KONDISI POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA AWAL KEMERDEKAAN

KONDISI POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA AWAL KEMERDEKAAN.

1.Kondisi Ekonomi.

a)      Beberapa lahan perkebunan dan istalasi-instalasi industri di Indonesia tidak dapat  berfungsi.

b)      Terjadinya inflasi yang sangat parah, karena mata uang Rupiah Jepang beredar secara tak terkendali.

c)      Kas negara kosong.

d)     Negara RI belum memiliki mata uang sendiri.

e)      Pajak dan bea masuk sangat kecil dan pengeluaran Negara semakin bertambah.

f)       Mata uang yang masih beredar: De Javasche Bank, Mata uang pemerintah Hindia Belanda dan Mata uang pendudukan Jepang.

g)      Terjadinya Blokade Belanda (sejak Nopember 1945). Alasan Belanda melakukan Blokade itu adalah:

1.      Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

2.      Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik penguasa asing lainnya.

3.      Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonsia.

Sedangkan tujuannya untuk menjatuhkan RI yang baru berdiri dengan senjata ekonomi.

2. Usaha-Usaha RI Untuk Menangani.

1)      Ir. Surakhman melaksanakan pinjaman Nasional.

2)      Gerakan penyetoran dari masyarakat ke Bank Tabungan Pos.

3)      Bulan Oktober 1946 RI mengeluarkan Uang kertas baru yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

4)      Tanggal 1 November dibentuklah Bank Negara Indonesia.

5)      Menembus Blokade Ekonomi Belanda dengan usaha:

a.       RI membantu India yang tertimpa kelaparan dengan mengirim 500.000 ton beras. Sebagai janji India akan mengirim bahan pakaian. Usaha berhasil.

b.      Bekerjasama dengan Banking and Trading Corporation. BTC kontak dengan Isbrantsen Inc (USA) dan mau membeli produk Indonesia. Kapal barang dagangan Martin Behrman masuk Indonesia (Cirebon) dan disita AL Belanda yang  kemudian di giring ke Tanjung Prok.

c.       Sejak tahun 1947 Indonesia membangun perwakilan resmi di Singapura dengan nama Indonesia Office (Indoff). Secara resmi Indoff memperjuangkan kepentingan politik Luar Negeri Indonesia, secara rahasia mengendalikan penembusan Blokade Belanda dan usaha barter.

d.      Pembentukan Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) dengan tugas membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta usaha untuk memasukkannya ke Indonesia.

e.       Menembus blokade melalui selat Malaka. Operasi ini dipimpin, antara lain oleh Mayor John Lie dan Ibrahim Saleh.

6)      Pengadaan konferensi ekonomi dengan tujuan penanganan masalah:

a.       Produksi dan distribusi bahan makanan.

b.      Masalah sandang.

c.       Status dan administrasi perkebunan.

Konferensi ekonomi 2 diadakan di Solo tanggal 6 Mei 1946 di bahas:

1.      Program ekonomi pemerintah.

2.      Masalah keuangan Negara .

3.      Pengendalian harga.

4.      Distribusi.

5.      Alokasi tenaga manusia.

Hatta menyarankan rehabilitasi pabrik-pabrik gula. Tanggal 19 Januari 1947 atas Inisiatif menteri kemakmuran Dr. A.K. Gani, dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Paska sidang, A.K. Gani mengemukakan Rencana sepuluh tahun:

1.      Semua bangunana umum, perkebunan dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milk Negara.

2.      Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.

3.      Perusahana milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.

4.      Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI dengan Belanda.

7)      Pengaktifan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi.

8)      J.J. Kasimo sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat, telah mencanangkan Rencana Produksi Tiga Tahun. Program ini terkenal dengan sebutan Plan Kasimo (sebagai usaha swasembada pangan):

a.       Diadakan program intensifikasi di Jawa, yakni penanaman bibit padi unggul.

b.      Disediakan kebun bibit disetiap desa untuk memberikan bibit yang baik bagi rakyat.

c.       Melarang penyembelihan hewan yang berperan dalam pertanian, maka perlu sensus jumlah hewan.

d.      Menanami tanah-tanah yang masih kosong, terutama di Sumatra Timur.

e.       Melaksanakan program transmigrasi dari Jawa ke Sumatra.

3.      Kondisi Politik.

Tanggal 18 Agustus 1945 diadakan rapat PPKI di Pejambon dipimpin Ir. Soekarno dengan hasil:

a.       Dipilihnya Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

b.      Mengesahkan UUD 1945

Soekarno menunjuk sembilan orang sebagai panitia kecil dengan ketua Otto Iskandardinata, untuk merumuskan pembagian wilayah. Tanggal 19 Agustus dilaporkan dengan hasil: wilayah pertama RI adalah: Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil dan Sumatra, plus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

Sedangkan Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi membuat Departemen bagi pemerintahan RI, melaporakan hasilnya juga: Kementerian Dalam Negeri, Luar Nnegeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum. PPKI tanggal 22 Agustus 1945 kembali mengadkan sidang dan menghasilkan terbentuknya Komite Nasional di seluruh Indonesia dan pusatnya di Jakarta, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Tanggal 29 Agustus 1945 KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik di gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta, sebagai ketua Mr, Kasman Singodemejo dan wakilnya Sutarjo Kartohadiskusumo, Mr. Latuharhary dan Adam Malik. Tanggal 16 Oktober 1945 diadakan rapat KNIP bertempat di gedung Balai Muslimin Indonesia Jakarta. Lahirlah Maklumat Wakil Presiden NO. X tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum berbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis besar dari Pada Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Kabinet pertama RI dibentuk Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945, beserta nama-nama gubernur yang ditugasi pada propinsi pertama dan dilengkapi juga  penunjukan ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Tanggal 3 November 1945 lahirlah Maklumat tentang berdirinya partai partai politik.

4.      Kondisi Sosial Budaya.

Terjadi perubahan strata masyarakat:

Belanda	Jepang	Indonesia
Bangsa Belanda	Bangsa Jepang	Diskriminasi dihapus semua warga Negara sama.
Bangsa Timur Asing (Cina, India dan Arab)	Pribumi
Pribumi.	Bangsa Timur Asing dan Indo Eropa.

Menteri pendidikan dan pengajaran pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Pada saat Suwandi menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayan, di Yogyakarta telah dibentuk suatu Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia. Yang diketuai Ki Hajar Dewantara (disahkan tanggal 12 Mei 1947). Pokok pikiran dan saran:

1.      Pedoman pendidikan dan pengajaran diubah secara mendasar dengan alam kemerdekaan.

2.      Kegiatan pengajaran diharapkan mendapat tempat yang teratur dan seksama.

3.      Pengajaran tinggi perlu diadakan seluas luasnya.

4.      Dilaksanakan pengiriman pelajar ke Luar Negeri.

5.      Paham perorangan diganti paham kebersamaan, sesuai dengan nilai kesusilaan dan rasa perikemanusiaan yang tinggi. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah diarahkan untuk membimbing anak didik agar menjadi warga Negara yang memiliki rasa tanggung jawab (baik jasmani maupun rohani, moril maupun materiil).

6.      Wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap.

7.      Bidang-bidang pengajaran kejuruan, seperti pertanian, perindustrian dan pelayaran perlu mendapat perhatian istimewa.

8.      Malah pembiayaan, disarankan untuk sekolah dasar tidak dipungut uang sekolah, untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi diatur pembayarannya dan perlu ada tunjangan.

Saran diterima pemerintah dan dasar pendidikan menganut prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Di bidang bahasa mengalami perkembangan yang pesat karena faktor:

1.      Bangkitnya semangat kebangsaan Indonesia sehingga memperkecil sifat kesukuan dan kedaerahan.

2.      Telah diterbitkannya kitab Logat Melayu tahun 1901 yang ditulis oleh Van Ophuysen. Tulisan ini kemudian digunakan disekolah yang mengajarkan bahasa Melayu.

3.      Didirikannya Commissie Voor De Volkslectuur tahun 1908 (menjadi Balai Pustaka).

4.      Dilarangnya penggunaaan bahasa Belanda di jaman Jepang.

Tahun 1947 menteri PP dan K melanjutkan usaha kodifikasi tata bahasa dan kata-kata baru. Juga ada pemikiran untuk menyerderhanakan ejaan Van Ophuyzen. Untuk Menteri pada tanggal 18 Juli 1947 telah membentuk komisi Bahasa bertugas sebagai berikut

1.      Menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia.

2.      Menetapkan tata bahasa Indonesia.

3.      Menyusun kamus baru atau penyempurnaan kamus yang telah ada dalam bahasa Indonesia.

Hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya ejaan Republik yang disebut ejaan Suwandi  dan juga telah ditetapkan 5000 istilah baru.