KONDISI BUDAYA ZAMAN JEPANG

Purbalingga hari Jumat tanggal 10 April 2020

Kondisi Budaya Saat Zaman Jepang                                        

Oleh : Topan

Jepang sepenuhnya mengendalikan media komunikasi masssa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara dan sebagainya. Surat kabar dan majalah terbit tanpa ijin istimewa akan tetapi diawasi oleh badan-badan sensor. Pikiran-pikiran atau pendapat yang tiada sesuai dengan kehendak Jepang dilarang (Poesponegoro, 1992 : 52). Dibawah ini data tentang surat kabar dan majalah jaman Jepang (Poesponegoro, 1992 : 55 – 58):

NO	SAAT JAMAN HINDIA BELANDA	WAKTU PERGANTIAN/ PENDIRIAN	KOTA	JAMAN JEPANG	PIMPINAN SAAT JAMAN JEPANG	OPLAAG/ket
1	Tjahaja Timoer dan Pemandangan	April 2062 (1942)		Asia Raja	Sukardjo Wirjopranoto	18.000
2		8 Desember 2062 (1942)	Jakarta	Jawa Shinbun (berbahasa Jepang)	Bunshiro Suzuki	Sumber pemberitaan bagi semua surat kabar di Jawa
3			Jakarta	Kung Yung Pao (bahasa Cina)	Oei Tiang Tjoei	5.000
4	Sipatahunan dari Paguyuban Pasundan dan Nicork Express		Bandung	Tjahaja	Otto Iskandardinata	8.000
5	Mataram milik Belanda		Yogyakarta	Sinar Matahari	R. Sudjito	5.000
6	Sedyo Tomo milik orang Indonesia (tidak boleh terbit)
7	De Locomotief,  Matahari,  Soeara Semarang dan Daja Oepaja (dihentikan)		Semarang	Sinar Baroe	Parada Harahap	7.000
8	Semua surat kabar milik orang Indonesia, Belanda dan Cina (dihentikan)		Surabaya	Soeara Asia	R. Tukul Surohadinoto	23.000
9	Majalah  : Djawa Baroe, Pandji Poestaka, soeara Kita dan Warta Syu.					Oplaag surat kabar dan majalah terbatas karena kurangnya kertas, tinta dan prasarana lain.

Semua suratkabar yang diterbitkan oleh Jepang baik di Jawa maupun di Sumatra dicetak oleh percetakan suratkabar-suratkabar Belanda dahulu, sehingga bila dilihat rupa dan bentuknya relatif baik, namun isinya dapat dikatakan mengalami kemunduran (Poesponegoro, 1992 : 55-56).  Pada tanggal 2 Februari 2063 (1943) pemerintah pendudukan Jepang mendirikan perserikatan (gabungann) suratkabar-suratkabar Jawa yang diberi nama Jawa Shinbunkai. Ditunjuk sebagai ketua perserikatan, Bunshiro Suzuki dari Jawa Shinbun, sedangkan Sukardjo Wirjopranoto dari Asia Raja ditunjuk sebagai ketua muda serta beberapa anggota pengurus lainnya atas pengankatan Gunseikan. Sejak saat itu pengawasan dan pengaturan isi, bentuk, jumlah maupun daerah peredaran surat kabar ditentukan dan dipegang oleh Jawa Shinbunkai. Disamping itupula didirikan pula badan sensor pers (Poesponegoro, 1992 : 56). Jepang mengangkat dan menempatkan beberapa orang wartawan berbangsa Jepang yang diberi kedudukan sebagai penasehat (shidobuco) pada Jawa Shinbunkai. Akan tetapi dalam kenyataannya para shidobuco itu lebih banyak menimbulkan kesukaran-kesukaran dari pada membantu memperlancar penerbitannya  (Poesponegoro, 1992 : 57). Jepang juga menerbitkan suratkabar Kana Jawa Shinbun yang memakai bahasa Jepang dengan mempergunakan huruf katakana (Poesponegoro, 1992 : 60).

Seperti diketahui bahwa radio tidak kurang pentingnya sebagai alat propaganda, karena itu Jepang menguasai radio baik swasta maupun semi pemerintah seperti Perserikatan-Perserikatan Radio Ketimuran (PPRK), Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM). Setelah dihentikan, kemudian Jepang mendirikan badan yang mengurus dan menyelenggarakan siaran radio. Badan ini diberi nama Hoso Kanrikyoku. Untuk Jawa dipimpin oleh Tomabeci yang mempunyai delapan cabang di daerah yang disebut Hosokyoku. Kedelapan cabang tersebut yaitu :Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan Surakarta. Cabang-cabang tersebut di pimpin oleh Jepang sendiri. Di Jakarta dipimpin oleh Shimamura. Di kabupaten dibentuk Shodanso dengan tugas menyelenggarakan penyiaran propaganda, reparasi / servis radio, dan penyegelan radio serta penetapan gelombang-gelombang mana yang boleh didengarkan. Pada masa pendudukan Jepang, radio umum dipasang hampir di setiap tempat yang ramai sampai di pelosok-pelosok desa dengan maksud agar rakyat dapat mendengarkan siaran propaganda Jepang (Poesponegoro, 1992 : 58).

Sarana komunikasi, pers dan radio pada masa pendudukan Jepang melainkan peranan penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan semangat nasional rakyat Indonesia, karena mereka dapat mendengar dan membaca pidato-pidato dan tulisan-tulisan para tokoh pergerakan nasional Indonesia (Poesponegoro, 1992 : 59).

Suratkabar dan radio turut menyebar luaskan pemakaian bahasa Indonesia. Indonesia sendiri sangat terisolasi dari hubungan dengan dunia luar (tertutup). Lenyapnya bahasa Belanda dari dunia perguruan dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia. Demikian kerasnya larangan pemakaian bahasa Belanda, sehingga boleh dikatakan di semua toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan dan lain-lainnya papan nama atau papan iklan yang berbahasa Belanda diganti dengan berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang. Film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar (Poesponegoro, 1992 : 59-60).

Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan, agar dalam waktu secepat-cepatnya dapat menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan ke seluruh pelosok untuk semua bidang. Bertambah lama jalannya perang, bertambah banyak orang Indonesia memakai bahasa Indonesia, maka bertambah kuat pulalah terasa hubungan antara sesamanya. Bahasa Indoesia menjadi sarana komunikasi serta wahana integrasi bangsa Indonesia (Poesponegoro, 1992 : 60-61).

Pada tanggal 20 Oktober 2603 (1943), atas desakan tokoh Indonesia didirikanlah Komisi (penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Tugasnya adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, serta menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia, susunan anggota komisi ini adalah : Mori (kepala kantor pengajaran – Ketua), Iciki (wakil ketua), Mr. R. Suwandi (penulis), Mr. S. Takdir Alisjahbana (Penulis Ahli), dan beranggotakan Abas St. Pamuntjak, Mr. Amir Sjarifuddin, Armijn Pane, dr. Aulia, Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Drs. Moh. Hatta, S. Mangunsarkoro, Dr. R. Ng. Purbatjaraka, R.P Prawiradinata, Dr. Prijono, H. Agus Salim, Sanusi Pane, Ir. Soekarno, Mr. R.M. Sumarang. Mereka mulai membuka Kantor Komisi Bahasa Indonesia dengan peralatan dan staf yang serba kurang. Soal penetapan nama “Bahasa Indonesia” selalu di tunda-tunda, barulah setelah kekalahan di ambang pintu mereka mengijinkan pemakaian nama ”Bahasa Indonesia” (Poesponegoro, 1992 : 61). Keputusan yang telah diambil oleh Komisi ini tidak pernah diumumkan. Akan tetapi berkat ketekunan dari para anggota komisi maka pada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia telah dapat ditetapkan kira-kira 7.000 istilah (Poesponegoro, 1992 : 62).

Sastra jaman pendudukan Jepang bersifat menimbulkan semangat, patriotisme dan menganjurkan semangat bekerja.  Karya sastra sesuai dengan anjuran pemerintah saat itu harus ditujukan kearah usaha memenangkan “Perang Asia Timur Raya”. Untuk mengarahkan agar supaya karya-karya seniman (roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara dan film) itu jangan menyimpang dari tujuan Jepang maka didirkanlah Keimin Bunka Shidosho (Poesponegoro, 1992 : 62-63). Karya-karya sastra yang mendukung politik Tiga A atau yang sejenis seperti “Tjinta Tanah Sutji” (Nur Sutan Iskandar), “Palawidja” (Karim Halim), “Angin Fudji” (Usmar Ismail) adalah karya sastra yang sejalan dengan propaganda Jepang untuk menggelorakan semangat berjuang dan berkorban untuk kepentingan “Asia Timur Raya”. Karya-karya seperti itulah yang diinginkan oleh Jepang. Karya sastra yang bertentangan dengan atau menentang kebijaksanaan dan kepentingan Jepang tidak boleh terbit dan beredar (Poesponegoro, 1992 : 63). Bahkan kalau diketahui penciptanya ia harus berhadapan dengan kempetai. Seperti misalnya sajak Chairil Anwar “Siap Sedia” yang menyebabkan pengarangnya harus bermukim dalam tahanan beberapa waktu (Poesponegoro, 1992 : 64).

Mengenai kegiatan seni musik komponis Cornel Simanjuntak menciptakan antara lain lagunya “Tanah Tumpah Darahku” yang menggambarkan rasa cinta terhadap tanah air. Begitu juga dengan lagunya “Maju Putra Putri Indonesia” yang membangunkan semangat kesadaran bangsa Indonesia untuk membangun “Jawa Baru” dalam rangka “Asia Timur Raya” (Poesponegoro, 1992 : 65).

 Kedatangan Jepang juga membawa dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia karena perkembangan seni sandiwara yang sangat pesat, baik dalam seni pertunjukan ataupun kesusastraannya. Jepang menyadari bahwa kesenian sandiwara dapat menjadi modal utama dalam menyampaikan propaganda-propaganda anti Barat atau untuk mendukung Jepang mengalahkan Sekutu dalam Perang  Dunia II. Tampaknya rakyat mudah dipengaruhi dengan menggunakan konsep pertunjukan ini karena sifat dari pertunjukan sandiwara yang disampaikan secara langsung. Semangat perjuangan atau nasionalisme yang dipentaskan dapat membakar api perjuangan dalam diri rakyat. Terlebih pertunjukan ini ada beberapa diantaranya yang dilakukan secara gratis. Bahkan ada pula naskah-naskah sandiwara yang sengaja dicetak oleh Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) untuk diedarkan kepada masyarakat, dengan tujuan agar dapat dipentaskan juga oleh kelompok sandiwara-sandiwara di berbagai daerah (Sofansyah, 2019 : 45).

Masyarakat Jawa pada masa awal pendudukan Jepang sedikit sekali mendapatkan hiburan, dalam hal ini Keimin Bunka Shidosho telah memainkan perannya dalam memberikan hiburan bagi masyarakat Jawa yang umumnya hanyalah masyarakat kecil yang pada zaman penjajahan Belanda dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menikmati hiburan. K. Jasoda sebagai pemimpin kelompok kesenian sandiwara di dalam Keimin Bunka Shidosho berupaya untuk memberikan hiburan bagi masyarakat kecil di Jawa dengan jalan memerintahkan perkumpulan-perkumpulan sandiwara untuk melakukan pertunjukkan keliling di wilayah-wilayah Jawa. Beberapa perkumpulan sandiwara yang mendapat tugas dari Keimin Bunka Shidosho untuk berkeliling diantaranya Tjahaja Timoer, Bintang Soerabja, Warnasari, Miss Tjitjih (Sofansyah, 2019 : 46).

Jepang berusaha menyampaikan propaganda yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Jepang kemudian mensiasati propagandanya dengan menggabungkannya dengan kesenian-kesenian yang berkembang di masanya. Oleh karena itu, perhatian Jepang adalah  bagaimana meningkatkan efek propaganda tanpa merusak aspek-aspek hiburannya, meski fungsi sandiwara sebagai pertunjukkan hiburan menjadi nomor dua (Sofansyah, 2019 : 47).

Ada beberapa organisasi yang dibentuk Jepang melalui Sendenbu dalam menangani aktivitas sandiwara diantaranya Sekolah Tonil, Jawa Engeki Kyokai atau Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa (POSD), dan Keimin Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan. Sekolah Tonil yang dibentuk sekitar Agustus 1942 di Jakarta memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu sandiwara yang mulai meredup setelah munculnya film-film Barat pada masa akhir penjajahan Belanda. Sekolah ini juga pada dasarnya untuk mendidik dan menghasilkan penulis naskah profesional, aktor atau staf lainnya. Namun setelah kurang lebih tujuh bulan berdiri, Sekolah Tonil akhirnya ditutup pada 3 Januari 1943. Penutupan sekolah dikarenakan sudah cukup banyak pelajar-pelajar yang telah menuntut ilmu di sekolah ini dan banyak diantaranya telah bergabung menjadi anggota dalam perkumpulan sandiwara. Selain itu lebih khususnya, aka ada rencana yang lebih besar dan lebih sempurna dari badan pendidikan yang kelak akan didirkan kembali (Sofansyah, 2019 : 49).

Setelah penutupan Sekolah Tonil, Sendenbu pada 19 Januari 1943 mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengawasi jalannya kegiatan seni sandiwara di Jawa dan khususnya di Jakarta. Peraturan ini berlaku untuk sandiwara modern dan tradisional (Sofansyah, 2019 : 49).  Isi peraturan tersebut adalah : (1) semua cerita yang hendak dimainkan harus dikirm dahulu ke kantor Hoodoka, Gambir Selatan No. 3 Jakarta untuk diperiksa, (2) yang diserahkan ke kantor tersebut bukan hanya isi cerita atau kesimpulan saja, tetapi cerita yang lengkap dengan bagian-bagian lakonnya serta semua pembicaraan yang akan dilakukan dalam permainan itu, (3) cerita itu harus ditulis dengan bahasa yang digunakan oleh orang yang bermain pada waktu mengadakan pertunjukan, (4) semua perkumpulan yang terus menerus atau sering mengadakan pertunjukan, diwajibkan mendaftarkan nama kelompoknya dan nama orang yang bertanggung jawab pada kelompok tersebut (Sofansyah, 2019 : 50). 

Keimin Bunka Shidosho berdiri pada 1 April 1943 di Jakarta. Ini adalah organisasi di luar Sendenbu sebagai pusat kebudayaan yang bergerak di bidang kesenian. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Jepang bernama S. Oja. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyesuaikan kebudayaan yang ada dengan cita-cita Asia Timur Raya, bekerja dan melatih ahli-ahli kebudayaan Nippon dan Indonesia bersama-sama, memajukan kebudayaan Indonesia (Sofansyah, 2019 : 50-51). Selain itu Keimin Bunka Shidosho bertugas untuk : menghapus kebudayaan Barat serta paham kesenian untuk kesenian yang tidak cocok dengan sikap ketimuran, membangun kebudayaan Timur untuk dijadikan dasar bagi memajukan bangsa Asia Timur, dan menghimpun para seniman untuk membantu tercapainya kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya (Sofansyah, 2019 : 51).

Terdapat lima bagian di dalam Keimin Bunka Shidosho, yaitu (1) bagian kesusastraan; (2) bagian film; (3)bagian lukisan dan ukiran; (4) bagian musik ; (5) bagian sandiwara dan tari. Setiap bagian dipimpin oleh seorang ahli seni dari Jepang dan diadampingi seorang Indonesia (Sofansyah, 2019 : 51). Pada bagian sandiwara dan tari dipimpin oleh K. Jasoeda dan didampingi Winarno. Pada tanggal 2 April 1943 diadakan pertemuan pengurus Keimin Bunka Shidosho untuk pertama kalinya. Pertemuan ini menghasilkan keputusan antara lain menanamkan dan menyebarkan kesenian dan kebudayaan Nippon. Selain itu juga mendidik dan melatih para ahli kesenian di segala bidang, serta dapat memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi mereka yang berkarya di bidang kesenian. Mereka yang berprestasi dapat dikirim ke Nippon untuk memperkenalkan keseniannya (Sofansyah, 2019 : 51).

Dengan pembentukan organisasi ini naskah drama dapat disensor sebelum dipentaskan. Keimin Bunka Shidosho juga sering menyelenggarakan sayembara berhadiah penulisan naskah sandiwara. Naskah dari para pemenang sandiwara tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan ke dalam satu buku yang bernama Keboedajaan Timoer (Sofansyah, 2019 : 52-53). Naskah cerita yang diterima oleh Keimin Bunka Shidosho kemudian diberikan kepada kelompok-kelompok sandiwara untuk dipentaskan berkeliling kota. Beberapa yang lain dimuat dalam majalah umum pada masa pendudukan Jepang yaitu Djawa Baroe dengan maksud agar naskah cerita tersebut juga dapat dipentaskan oleh kelompok kelompok sandiwara kecil di daerah-daerah di luar kontrol langsung Keimin Bunka Shidosho. Cerita-cerita yang dimuat umumnya bertemakan tentang gotong-royong, cinta tanah air, tentara sukarela, romusha, dan kebruatalan Belanda (Sofansyah, 2019 : 53).

Tidak semua seniman mengikuti keinginan Jepang. Mengetahui realitas yang ada seperti romusha misalnya, tidak sedikit yang kemudian membangkang dari pemerintah Jepang. Salah seorang tokoh seniman yang berasal dari Surabya menjadi korban dari kempetai adalah Cak Durasim. Seorang seniman ludruk yang memimpin perkumpulan ludruk di Surabaya. Alasan dari kempetai menangkap Cak Durasim adalah karena di dalam pementasan ludruknya, Cak Durasim menambahkan kidung jula-juli yang mengkritik pemerintah Jepang saat itu. “Pagupon omahe doro, melok Nippon soyo sengsoro” dalam kidung jula juli ini memiliki arti bahwa ketika zaman pendudukan Jepang ternyata lebih susah dan sengsara dari pada zaman sebelumnya. Ludruk pimpinan Cak Durasim dikenal dengan Ludruk Organizatie  amatlah terkenal keberaniannya dalam menyindir dan mengkritisi pemerintah baik Belanda maupun Jepang (Sofansyah, 2019 : 108).

Salah satu seni  pertunjukan yang lain adalah yang dikenal masyarakat umum saat itu dengan “lampu sorot”. Pertunjukkan ini sejenis dengan layar tanjep yang biasa diadakan di lapangan pada malam hari. Masyarakat sangat antusias menyaksikan pertunjukan ini. Sambil membawa senthir mereka berjalan kaki dan berbondong-bondong dari rumah menuju ke lapangan. Terkadang masyarakat hanya menggunakan cahaya bulan untuk menerangi perjalanan mereka. Banyak pedagang dilapangan  seperti pedangan kacang rebus. Anak-anak berlarian bersama teman sebayanya dibarengi dengan orang-orang yang saling mengobrol. Ketika tim penyelenggara selesai mempersiapkan perlengkapan (kain putih terbentang, lampu mulai menyorot), masyarakat langsung duduk (Restu S., 2018 : 100).

Masyarakat akan disuguhkan sebuah film dengan isi propaganda Jepang. Seperti film yang bercerita tentang kemakmuran orang-orang yang menjadi romusha (Restu S., 2018 : 101). Pada waktu itu film dokumenter yang disebut bunka eiga terasa sekali dengan nuansa propaganda. Ada beberapa tema yang diutamakan untuk menggiatkan bekerja dan meningkatkan daya ekonomi seperti “Bekerja”, “Romusha”, “Karung Goni di Jawa”, “Menanam Kapas”, “Mari Menggandakan Hasil Jarak”, “Penanaman Bibit”, “Kerja Gembira”, “Ubi Jalur”, “Menggarap sawah” dan sebaginya. Film-film ini tidak hanya ditayangkan di bioskop, akan tetapi juga diputar oleh tim keliling secara gratis (Restu S., 2018 : 102).

Pada 31 Agustus 1943, Sinar matahari menerbitkan berita yang memuat aturan dari Gunseikanbu yang harus ditaati para penonton film. Isinya “penonton harap membuka topi dan duduk dengan sopan, karena dalam gambar ini akan dipertunjukkan gambar-gambar Tenno Heika dan keluarga, para penonton harus melepas topi”. Demikian tulisan yang ditampilkan pertama kali di layar putih sebelum film diputar. Bagi masyarakat yang mengenakan penutup kepala seperti peci, sorban, blangkon/ketoe oedeng, kain keodoeng perempoean, diijinkan untuk tetap mengenakannya (Restu S., 2018 : 103).

Daftar Pustaka

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI. Jakarta : Balai Pustaka

Restu S., Alfrida. 2018. Di Bawah Bendera Fasisme Kehidupan Anak-Anak di Yogyakarta Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945. Yogyakarta : Dialog Pustaka

Sofansyah, Dio Yulian. 2019. PROPAGANDA ROMUSHA SANDIWARA DARI JEPANG. Yogyakarta : Matapadi Presindo

MILITER ZAMAN JEPANG

Purbalingga, hari  Rabu tanggal 8 April 2020

Militer Zaman Jepang (Heiho dan Peta)

Oleh : Topan

Pengerahan kaum pemuda dan kaum pelajar dalam barisan-barisan semi militer itu sepenuhnya mendukung Jepang yang menderita kekurangan man power. Sehubungan dengan itu, dalam bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang (Heiho). Para Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat- syarat penerimaan ialah mereka harus berbadan sehat, berkelakuan baik dan berumur antara 18-25 tahun dan pendidikan terendah ialah sekolah dasar. Jumlah Heiho dari saat didirikan sampai berakhirnya pendudukan Jepang adalah sebanyak 42.000 orang (Jawa 24.000, Timor 2.504, dan daerah lain 15.000). Menurut orang Jepang anggota Heiho lebih terlatih d dalam bidang militer dari pada Tentara pembela Tanah Air (Peta), karena kedudukannya sebagai pengganti prajurit Jepang di waktu perang. Diantaranya terdapat angota Heiho sebagai pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri medan, pengemudi dan lain-lain. Tetapi tidak seorang Heiho pun yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. Hal ini berbeda dengan Peta (Poesponegoro, 1992 : 33).

Dilingkungan Tentara Keenambelas di Jawa Madura PETA dilatih oleh suatu seksi khusus pada bagian intelijen (seksi khusus = Tokubetsu Han, disingkat Beppan). Sebelum Peta didirikan, Beppan melatih pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Kemudian berkembang pada latihan khusus dalam Seinen Dojo (panti latihan pemuda) di  Tanggerang. Disini 40 pemuda dari seluruh Jawa dilatih. Seinen Dojo dibuka pada awal 1943. Pada pertengahan tahun dibuka angkatan ke dua. Menjelang latihan angkatan kedua keluarlah perintah pembentukan Tentara Peta kepada Beppan. Panglima Letnan Jenderal Kumakici Harada memutuskan agar pembentukan Tentara PETA dibuat sedemikian rupa, sehingga seolah-olah merupakan usul dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu dicarilah pribadi yang cocok dan akhirnya dipilih seorang pemimpin nasionalis Indonesia, yakni Gatot Mangkupradja yang dianggap bersimpati kepada Jepang, untuk mengajukan permohonan kepada Gunseikan supaya dibentuk sebuah tentara yang segenap anggotanya terdiri atas orang Indonesia. Dituliskanlah surat oleh Gatot Mangkupradja pada tanggal 7 September 1943. Kemudian permintaan dikabulkan dengan dikeluarkanya sebuah peraturan dengan sebutan Osamu Seirei No. 44 pada tanggal 3 Oktober 1943. Peraturan itu menetapkan dibentuknya Tentara Peta secara formal (Poesponegoro, 1992 : 34).

Ada lima macam pangkat di dalam PETA yang sesungguhnya adalah nama untuk jabatan  yakni daidanco (komandan batalyon), cudanco (komandan kompi), shodanco (komandan pleton), budanco (komandan regu), dan giyohei (prajurit sukarela). Perwira-perwira yang menjadi daidanco dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka di daerahnya seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atupun ulama, pamongpraja, kaum politikus, penegak hukum dan sebagainya. Cudanco dipilih dari kalangan mereka yang telah bekerja, tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi seperti guru-guru sekolah atau juru tulis. Sedangkan shodanco  umumnya dipilih dari kalangan pelajar-pelajar sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan pertama. Adapun budanco dan giyuhei dipilih dari kalangan pemuda dari tingkatan sekolah (Poesponegoro, 1992 : 34-35).

Ada beberapa motivasi yang mendorong masuk Peta. Sebagian besar para daidanco yang berasal dari pemimpin pergerakan nasional Islam memasuki Peta dengan perasaan segan. Mereka kena bujukan para “ahli Islam” dari Beppan seperti Abdulhamid Ono dan Muhammad Abdul Muniam Inada. Mereka tidak cocok dengan cara hidup orang Jepang seperti minum-minuman keras, seikerei kearah Tokyo. Inilah yang membuat mereka tidak kerasan pada posisinya sebagai perwira Peta.  Mereka memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi, sehingga sikap merekapun paling kritis terhadap propaganda Jepang. Selain golongan tadi, ada juga yang masuk Peta dengan sikap acuh tak acuh dan ada juga yang sekedar untuk mencari nafkah karena waktu itu sulit mencari pekerjaan yang sesuai. Ada yang beranggapan bahwa dengan masuk Peta berarti terhindar dari kecurigaan Jepang, karena pernah menjadi  anggota militer Belanda. Ada juga yang karena diperintahkan atasannya masuk Peta, tetapi merekapun bukannya tidak suka masuk Peta. Sedangkan sebagian besar yang masuk Peta dengan antusias adalah terutama dari kalangan shodanco. Mereka berasal dari bangku sekolah dan menganggap harus membantu bangsa Jepang untuk kemenangann perangnya di Pasifik. Dengan kemenangan itu mereka mengharapkan akan terwujud pula cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi mereka Peta merupakan tempat latihan yang luas untuk menghasilkan tenaga-tenaga militer yang mampu membela tanah airnya kelak (Poesponegoro, 1992 : 35-36).

Calon perwira Peta mendapat latihan di Bogor dalam lembaga Jawa Boei Giyugun Kanbu Renseitai (Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa) – kemudian berganti dengan Jawa Bo-ei Giyugun Kanbu Kyoikutai (Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa).  Setelah selesai mengikuti pendidikan di tempat tersebut anggota Peta ditempatkan di dalam daidan-daidan (terdapat 66 daidan / batalyon) yang tersebar di Jawa-Madura dan Bali (Poesponegoro, 1992 : 36).

Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela Indonesia yang pada akhir perang beranaggotakan 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera (organisasi ini biasa dikenal dengan nama Jepang Giyugun, prajurit sukarela). Tidak seperti Heiho, Peta tidak secara resmi menjadi bagian dari balatentara Jepang melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu. Diantara banyak perwira Peta, terdapat seorang guru sekolah Muhammadiyah yang bernama Soedirman  yang akan menjadi salah seorang tokoh militer terkemuka pada masa revolusi. Disiplin Peta sangat ketat dan ide-ide Nasionalis Indonesia dimanfaatkan dalam indoktrinasi (Ricklefs, 2005 : 308-309).

Manfaat yang didapat pemuda-pemuda Indonesia selama menjadi anggota Peta adalah lebih bersifat inspiratif dari pada instruktif. Gemblengan-gemblengan di dalam daidan Peta memberikan mereka kepercayaan kepada diri sendiri bahwa merekapun mampu berjuang melawan kekuatan yang lebih kuat dan lebih terlatih. Orang Jepang memperlihatkan kepada bangsa Indonesia, bahwa sebagai orang Asia mereka tidak hanya dapat tegak berdiri sebagai bangsa merdeka, melainkan juga mampu mencapai tingkat yang sama dengan orang Barat (Poesponegoro, 1992 : 37).

Daftar Pustaka

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI. Jakarta : Balai Pustaka

Ricklefs, M.C. 2005. SEJARAH INDONESIA MODERN. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Bersambung. . . . .

PENDIDIKAN JAMAN PENDUDUKAN JEPANG

Purbalingga, hari Selasa 7 April 2020

PENDIDIKAN JAMAN PENDUDUKAN JEPANG

Oleh : Topan

Upacara diadakan pukul 06.45 dan harus selesai sebelum tentara Jepang datang ke sekolah. Pada waktu itu seorang bapak bertugas  mengibarkan bendera Kokki. Tiba-tiba tali tampar untuk mengibarkan bendera putus. Anak-anak saling bersorak dan bertepuk tangan sedangkan guru- guru pucat ketakutan. Dengan Sigap penjaga sekolah mencari tali tampar pengganti sedangkan satu guru berjaga-jaga di gerbang sekolah apabila Jepang datang. Jam menunjukkan pukul 06.55. Bendera dengan lekas dikibarkan. Pukul 07.00 Jepang sampai di sekolah kemudian mendatangi anak-anak yang sudah selesai upacara. ‘Sudah upacara kan?’ Tanya Jepang. Haik, jawab salah satu guru. Anak-anak saling berbisik dengan menggunakan bahasa Jawa agar Jepang tidak mengetahui artinya “ojo ngguyu lho, hayo ojo ngguyu”. Setelah jepang pergi, anak-anak ditraktir nasi goereng oleh kepala sekolah, hal ini dilakukan karena anak-anak tidak tertawa dan tidak memberitahukan kepada Jepang masalah putusnya tali tampar tiang bendera. Bendera Kokki merupakan bendera kebanggaan Jepang. Apabila Jepang tahu, semuanya akan ditembak karena dianggap bercanda dengan bendera Kokki (Restu S, 2018 : 122).

Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, perguruan tinggi / fakultas terdiri dari 4 buah, dapat dikatakan untuk beberapa lama belum dapat melakukan kegiatan kegiatannya. Jumlah murid sekolah merosot 30 %, murid sekolah menengah merosot 90 %. Guru-guru sekolah dasar berkurang 35 %, guru sekolah menengah yang aktif tinggal kira-kira 5 %. Angka buta huruf tinggi sekali walaupun memang ada di sana sini dilakukan usaha pemberantasan buta huruf (Poesponegoro, 1992 : 51).

Namun demikian Aiko Kurasawa memaparkan bahwa sektor pendidikan mengalami peningkatan yang tajam pada masa pemerintahan Jepang. Dibandingkan dengan zaman kolonial Belanda, jumlah seluruh sekolah dasar meningkat 14 %, sementara jumlah murid meningkat 78 % yaitu jumlah sekolah rakyat meningkat (+32%), dan jumlah muridnya (+167%) dan jumlah sekolah swasta meningkat 120 % dan jumlah muridnya 223 % (Restu S.,2018 : 113).

Pendidikan dasar dijadikan satu macam yaitu sekolah dasar 6 tahun. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan. Ini menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena menghapus diskriminasi. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukkan kepada keperluan perang Asia Timur Raya, seperti disebutkan di bawah ini (Poesponegoro, 1992 : 51-52) :

1.	Mengadakan latihan bagi guru-guru di Jakarta untuk mengindoktrinasi mereka dalam Hakko Iciu (‘delapan benang di bawah satu atap’, yang intinya adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia). Peserta diambil dari tiap daerah / kabupaten.
2.	Sekolah umum terdiri dari : Sekolah rakyat 6 tahun (kokumin gakko). Ada pula sekolah desa / sekolah pertama Sekolah menengah pertama 3 tahun Sekolah menengah tinggi 3 tahun
3.	Sekolah guru terdiri dari : Sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko) Sekolah guru 4 tahun (cuto shihan gakko) Sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko)

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar digunakan di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran utama. Untuk bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Pelajar diwajibkan menghormati adat kebiasaan Jepang. Untuk pelajaran bahasa daerah diberikan pada murid kelas 1 dan 2 sebagai bahasa pengantar sampai murid paham bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia diajarkan mulai kelas 3 (Poesponegoro, 1992 : 52).

            Murid-murid harus melakukan kinrohosyi (kerja bakti), seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan. Selain itu juga pelajar mendapatkan latihan jasmani dan kemiliteran. Murid-murid menerima gemblengan supaya mereka “bersemangat Jepang” (Nippon Seishin). Selain itu pelajar harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dan lagu lainnya. Penghormatan kearah istana Kaisar Jepang di Tokyo (seikeirei) dan menghormati bendera Jepang dan melakukan gerak badan (taiso) harus dilakukan. Untuk guru diikutkan dalam kursus bahasa Jepang dan diakhiri dengan ujian. Bila lulus mereka mendapatkan tambahan gaji. Terlihat disini bahwa sekolah / perguruan menjadi tempat indoktrinasi Jepang untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan memenangkan perang Asia Timur Raya (Poesponegoro, 1992 : 52).

            Sekolah-sekolah swasta diijinkan dibuka kembali. Dikeluarkannya Osamu Seirei No. 22/2604 (1944) yaitu mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta, kebebasan untuk membuka sekolah baru diberikan kepada Jawa Hokokai. Sedang sekolah swasta lainnya hanya diperkenankan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Pengadaan sekolah-sekolah kejuruan dan bahasa adalah sejajar dengan kepentingan Jepang di Indonesia, yaitu untuk memenuhi tenaga pendidik (Poesponegoro, 1992 : 53).  Sekolah-sekolah swasta yang mulai dibuka harus melapor dan meminta izin pada serdadu Jepang dengan menyertakan catatan nama guru, banyaknya murid, bahasa yang dipakai, jenis pelajaran dan sebagainya (Restu S.,2018 : 113-114).

            Untuk kursus para guru dimulai pertama pada bulan Juni 1942 di Jakarta dengan mata pelajaran pendidikan semangat, bahasa dan adat istiadat Jepang, nyanyian Jepang, pendidikan tentang dasar dasar pertahanan dan sebagainya (Poesponegoro, 1992 : 53). Setelah selesai mereka dipulangkan ke daerah untuk mengajarkan ke guru-guru yang lain, murid dan kepada masyarakat lingkungannya. Kedudukan golongan pendidik dalam jaman Jepang dapat dikatakan baik dalam masyarakat (Poesponegoro, 1992 : 54).

            Sekolah rendah seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan volks school (Sekolah Desa) dilebur menjadi Sekolah Rakyat. Seragam yang digunakan sebagian besar berwarna biru putih (Restu S.,2018 : 114).

Kurikulum yang digunakan mencontoh Jepang. Semua pelajaran dikaitkan dengan peran Jepang dan budaya Jepang. Namun demikian bahasa Jepang hanya diajarkan beberapa jam selama seminggu, yaitu 3 jam untuk kelas satu, 4 jam untuk kelas dua, 5 jam untuk kelas tiga, dan 6 jam untuk kelas empat ke atas (Restu S.,2018 : 115). Anak-anak memanggil guru dengan sebutan Engku. Ketika pelajaran melukis, biasanya anak akan diminta melukis tentang alam atau pemandangan. Bagian yang menarik adalah hampir semua anak di Indonesia menggambar pemandangan matahari sedang terbit di sela-sela dua gunung, di depannya ada lautan dan dihiasi denan pohon kelapa. Sedangkan gambar yang digambar anak-anak pada masa pemerintahan Jepang warnanya terang benderang seolah olah fajar menyingsing (Restu S.,2018 : 116).

Pelajaran yang diajarkan antara lain latihan kemiliteran (kyoren), pelajaran moral (shushin), pekerjaan praktis (sagyo), bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah, sejarah, geografi, matematika, ilmu alam, olah raga, musik, seni menulis (shuji), kerajinan tangan, melukis, dan perawatan rumah, membaca dan menulis tulisan Jepang (Restu S.,2018 : 116-117).

            Setelah murid selesai ber taiso, anak-anak berbaris rapi memasuki ruang kelas masing-masing. Ketika guru memasuki kelas, ketua kelas akan memimpin teman-temannya : “Ki” (berdiri), “seikeirei” (hormat), “Gozaimasu” Pak Guru (selamat pagi pak guru). Setelah itu anak-anak baru bisa mulai pelajaran. Mereka belajar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Jepang. Bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia (Restu S.,2018 : 117).

            Untuk pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah rakyat biasanya menggunakan buku berjudul Matahari. Sedangkan untuk pelajaran Bahasa Jawa menggunakan buku Siti Slamet, Kembang Setaman, dan Tataran (Restu S.,2018 : 117). Buku-buku pelajaran dibuat oleh kantor pengajaran (Yohubu Hodaka) serta Balai Poestaka (Kokumin Tosyokyoku). Buku-buku seperti Makici Makini Makisam merupakan salah satu buku pelajaran di Sekolah Rakyat yang mempelajari kata-kata dasar seperti belajar kata anjing dan kucing, meja dan kursi, pirng dan sendok, dan sebagainya. Selain itu ada juga buku Nippongo maki (jilid) 1 s.d maki 5. Ada pun jilid 3 keatas mengandung banyak dongeng tradisional seperti Urashima Taro, Hagoromo, Yuriwaka, Daijin, Kaguyahime, dan Hanasakajiji (Restu S.,2018 : 118).

            Selain diajarkan pelajaran-pelajaran umum, anak-anak juga diajarkan menabung. Walaupun dalam mars menabung tidak dituliskan anak-anak, akan tapi anak-anak di sekolah rakyat sudah dikenalkan wajib menabung. Anak-anak diindoktrinasi untuk menabung uangnya disekolah setiap satu bulan sekali (Restu S.,2018 : 120).

            Setiap hari sebelum pelajaran dimulai sekolah diwajibkan apel atau upacara. Di dalamnya ada taiso, penaikan bendera nasional dan menyanyikan Kimigayo. Setelah itu diakhiri dengan sumpah pelajar (diucapkan dalam bahasa Jepang) dan seikerei (Restu S.,2018 : 121). Taiso dilakukan kurang lebih 15 menit. Gerakan taiso menggunakan hitungan Jepang dan diiringi menggunakan lagu berbahasa Indonesia. Pada awalnya taiso dipimpin oleh orang Jepang, akan tetapi ketika sudah hafal gerakannya, taiso mulai dipimpin oleh guru masing-masing sekolah (Restu S.,2018 : 123).

            Anak-anak juga diajarkan kyoren atau dasar dan permulaan latihan kemiliteran. Anak- anak sekolah berusia 8-14 tahun  diajarkan baris-berbaris secara militer sambil memanggul mokuzyu (senapan dari kayu) dan tokeyari (bambu runcing). Bagi yang masih kecil hanya diberikan materi dasar. Pada bulan Juni 1943 barisan anak-anak diresmikan dan bernama Sjonendan (Restu S.,2018 : 125).

            Anak-anak sekolah juga dilibatkan dalam penanaman pohon jarak yang minyaknya digunakan oleh pihak Jepang, mengumpulkan kerikil dan ada yang diminta membuat bola-bola semen untuk digunakan sebagai bahan bangunan benteng pertahanan. Di sekolah menengah anak-anak dikerahkan membangun saluran air (dari jam 08.00 sampai 16.00). Mereka mendapat jatah makan sekali. Karena sulit makan, makanan jatah ini cukup lumayan bagi anak. Saat itu langka garam sehingga lauk yang disajikan Jepang semuanya rasa manis. Mereka boleh membawa bekal sendiri tapi tidak boleh berlauk mewah. Mereka hanya boleh membawa lauk tahu tempe. Anak-anak yang tertidur saat bekerja dihukum oleh Jepang yaitu ditinggal ditempat pembangunan proyek yang sedang dibangun. Bagi mereka yang terhukum dan pulang, pada keesokan harinya dihukum pukul penggaris. Disekolah menengah pertama (shot chu gakko) anak-anak diajarkan latihan perang-perangan. Latihan ini dalakukan antara sekolah (Restu S.,2018 : 126-129). Ketika bulan Ramadhan anak-anak sekolah diliburkan selama 35 hari untuk menghormati ibadah (Restu S.,2018 : 95).

             Pada jaman pendudukan Jepang, semua perguruan tinggi di tutup, walaupun pada tahun 1943 ada beberapa yang dibuka kembali seperti Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Tehnik (Kogyo Daigaku) di Bandung. Disamping itu Jepang membuka Akademi Pamongpraja (Kenkoku Gakuin) di Jakarta dan perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Bila dilihat dari segi pencapaian akademis, maka perguruan tinggi pada jaman Jepang benar-benar mundur, akan tetapi pencapaian yang paling penting oleh sekolah ketika itu adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan permulaan nasionalisasi staf pengajar serta pembentukan kader muda untuk tugas besar dan berat pada jaman kemerdekaan (Poesponegoro, 1992 : 54).

Daftar Pustaka

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI. Jakarta : Balai Pustaka

Restu S., Alfrida. 2018. Di Bawah Bendera Fasisme Kehidupan Anak-Anak di Yogyakarta Pada Masa Pendudukan Jepang 1942 -1945. Yogyakarta : Dialog Pustaka

Bersambung. . . . .