TEORI MAHAN DAN KERAJAAN MARITIM

TEORI MAHAN DAN KERAJAAN MARITIM

Disusun oleh : Topan Dwiono Purbaya

Pendidik di SMA Negeri 1 Kutasari

Alfred Thayer Mahan menjelaskan tentang teorinya. Istilah negara maritim (maritime state), mengacu pada kekuatan armada dan angkatan laut. Mahan merumuskan enam elemen pendukung suatu negara dapat berkembang menjadi negara maritime. Enam elemen tersebut  dibagi atas dua bagian. Tiga elemen pertama berkaitan dengan kondisi alam, sedangkan tiga elemen lainnya menyangkut penduduk (Abd Rahman Hamid, 2015 : 23). Tiga elemen pendukung pertama yang berkaitan dengan faktor alam sebagai berikut :

1.	Posisi geografi (geographical position): Elemen ini sangat mempengaruhi intentitas dari keuntungan yang diperoleh dari hubungan suatu negara dengan negara lain, yang berada dalam satu kawasan laut tertentu. Hal ini turut mempengaruhi upaya-upaya negara dalam membangun sistem pertahanan negaranya, yang bertumpu pada kekuatan laut. Upaya ini seirama dengan sumber ancaman terhadap negara yang memiliki lautan, dimana ancaman serangan negara lain dari laut sangatlah mungkin terjadi (Abd Rahman Hamid, 2015 : 24).
2.	Kondisi wilayah (physical conformation) : aspek pendukung kedua adalah kondisi wilayah, termasuk dalam hal ini segala yang berkaitan dengan seperti hasil alam dan keadaan iklim yang berpengaruh terhadap upaya pengembangan kekuatan laut. Hasil alam erat kaitannya dengan sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk modal pengembangan dan pengoperasian armada laut. Kondisi iklim mempengaruhi pola pertahan negara maritim. Apabila keadaan pantai suatu negara memudahkan orang turun ke laut maka penduduknya akan lebih bergairah mencari hubungan ke laut melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Dalam hubungan ini, diperlukan pelabuhan yang baik dalam jumlah yang cukup (Abd Rahman Hamid, 2015 : 25).
3.	Luas wilayah territorial (extent of territory) : dua elemen pertama (posisi geografi dan kondisi wilayah) berhubungan erat dengan luas wilayah sebagai elemen ketiga yang mendukung berkembangnya negara maritim. Luas wilayah berpengaruh terhadap panjang garis pantai yang memberi akses bagi penduduknya untuk mencari nafkah di seberang lautan. Panjang garis pantai, dalam hal ini, tidak ditakar hanya berdasarkan luas wilayah, tetapi seberapa besar peluang untuk memanfaatkan potensi wilayah pantai dalam hubungan dengan daerah luar, dalam fungsinya sebagai pelabuhan pantai yang baik (Abd Rahman Hamid, 2015 : 25).
4.	Jumlah penduduk (number of population) : elemen ini berkaitan dengan kepadatan penduduk suatu negara. Jumlah yang dimaksud bukan secara total dan penduduk suatu negara, melainkan jumlah penduduk yang berorientasi ke laut (Abd Rahman Hamid, 2015 : 26).
5.	Karakter / kebijakan nasional (national character): jika suatu negara hendak mengembangkan kekuatan laut dan perluasan kegiatan perdagangan maritim, maka penguatan kebijakan maritim harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Setiap periode kekuasaan bergiat membangun kekuatan laut. Hal ini erat kaitannya dengan kebutuhan dan memproduksi barang untuk menjamin perdagangan maritime. Aspek ini sangat penting dalam pembinaan kekuatan laut (Abd Rahman Hamid, 2015 : 26).
6.	Kebijakan pemerintah (character of the governmental): Elemen ini berkaitan dengan lembaga dan kebijakan pemerintah di sektor kelautan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan serta sifat dan pandangan tokoh-tokoh pemerintahan telah menentukan maju dan mundurnya suatu negara sebagai kekuatan laut. Sering kali tampil penguasa besar yang mendorong pembentukan kekuatan laut. Tetapi usaha itu tidak berlanjut setelah dia meninggal atau digantikan oleh yang lain. Hal itu didasari oleh pandangan bahwa jika kekuatan yang dibangun oleh penguasa baru merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa sebelumnya, maka ia dipandang sebagai pelanjut atau tidak punya kontribusi dalam membangun negara yang dipimpinnya (Abd Rahman Hamid, 2015 : 26 – 27).

Ada dua kekuatan laut untuk membangun negara maritim yaitu :

1.	Naval Power : armada laut kerajaan/negara yang dioperasikan di kawasan laut dalam batas wilayah territorial suatu negara.
2.	Sea Power adalah bentuk penguasaan wilayah laut dengan menggunakan armada laut yang tangguh, yang diperuntukan pada kawasan laut yang strategis, terutama untuk menjamin kelancaran pelayaran dan perdagangan luar negeri (Abd Rahman Hamid, 2015 : 27).

Dua aspek kekuatan laut tersebut, kata Mahan merupakan prasyarat yang mendukung suatu negara menjadi negara maritim. Pandangan ini kita kolaborasikan dengan sejarah kerajaan maritim Nusantara yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Sumber

Abd Rahman Hamid. 2015. Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Ombak