PEMILU PERTAMA DI INDONESIA

PEMILU PERTAMA DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Topan Dwiono Purbaya

Gambaran tentang pemilu 1 tahun 1955:

Persiapan Pemilu, Sebagai salah satu resiko dari peristiwa 17 Oktober 1952 pemilu menjadi persoalan pemilu yang terpenting. Konflik ini terus berlanjut dan berimbas. Tetapi pihak yang terkait baik yang menentang ataupun yang menyokongnya, ditantang untuk menyatakan dukungan pada penyelenggaraan PEMILU secepat mungkin. Kabinet Wilopo menjalankan kebijakan untuk mengadapi situasi itu. Pertama, segala upaya ditempuh untuk menemukan kompromi dalam penyelsaian masalah angkatan darat. Kedua, terus mendesak untuk mengadakan pemilihanumum secepat mungkin sebagai penyelesaian jangka panjang. Maka pada November 1952 kabinet Wilopo mengajukan rancangan Undang undang pemilihan umum baru, dengan dukungan berbagai kalangan yang vocal secara politis, Dalam bentukyang sudah diubah di sana sini, rancangan itu menjadi undang undang empat setengah bulan kemudian (Herbert Feith, 1999: 4-5).

Belajar dari pemilu Yogyakarta dan pemilu di India maka Wilopo memutuskan bahwa pemilihan umum secara langsung. Selain itu, akan diadakan bukan satu, tetapi dua pemilihan umum. Gagasan awal adalah bahwa suatu Badan Pekerja Parlemen akan dibentuk oleh suatu Majelis Konstituante hasil pemilu. Akan tetapi gagal demil terlaksanakannya pemilihan umum dua badan yang berbeda, yaitu Parlemen dan Majelis Konstituante (Herbert Feith, 1999: 5).

Sistem perwakilan proporsional disetujui. Undang-Undang Pemilihan Umum  membagi Indonesia menjadi 16 daerah pemilihan, salah satu diantaranya Irian Barat. Setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak memperoleh jatah minimum enam kursi di Konstituante dan tiga di Parlemen. Disetiap daerah pemilihan, kursi diberikan kepada partai partai dan calon calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Sisa suara bisa digabungkan, baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan (kalau partai partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara), maupun digabungkan untuk satu partai di tingkat nasional. Organisasi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tanggung jawab bersama kementerian kehakiman dan kementerian dalam negeri, tetapi kekuasaan bersar diberikan kepada panitia pemilihan Indonesia yang multi partai, yang dipercaya dalam pembuatan peraturan (Herbert Feith, 1999: 5-6).

Untuk tingkat Kabupaten dan kecamatan terdapat hubungan kerja dengan jajaran pamong praja.Bupati menjadi ketua Panitia Pemilihan kabupaten dan Camat menjadi ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan. Di bawah kecamatan terdapat Panitia Pendaftaran Pemilihan yang diketuai oleh kepala desa dan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. Keduanya juga beranggotakan wakil wakil partai politik Herbert Feith, 1999: 6).

Partai, Organisasi, perkumpulan pemilih, dan perorangan berhak mengajukan diri sebagai calon anggota Parlemen dan KOnstituante, tetapi setiap calon harus didukung dengan tanda tangan pemilih yang terdaftar, 200 tanda tangan untuk calon pertama dalam suatu daftar dan 25 untuk setiap calon lainnya. Tidak ada larangan bagi anggota panitia pemilihan untuk menjadi calon. Setiap organisasi yang mengajukan calon harus menyerahkan tanda gambar. Yang buta hurug akan memberikan suara dengan menusuk dalam segi empat yang mengapit tanda gambar pilihannya pada kertas suara. Yang bisa baca tulis bebas melakukan hal ini atau menuliskan diatas kertas suara nama caoln yang dipilihnyadari daftar calon (Herbert Feith, 1999: 6-7).

Pungutan suara dan perhitungan suara dilakukan ditempat pemungutan suara. Anggota masyarakat berhak menyampaikan protes lisan atas tindakan panitia pemungutan suara.  Panitia wajin mengambil putusan atas protes tersebut. Pengawasan oleh masyarkat umum dan sifat panitia yang multi partai akan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Rancangan Undang Undang ini disahkan tapi Wilopo gagal dalam membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat, karena adanya ketidak sepakatan dari koalisi cabinet Wilopo mengenai susunannya(Herbert Feith, 1999: 7).

Barulah pada Desember 1953 Panitia Pemilihan Indonesia terbentuk. Dalam badan ini tidak ada wakil dari partai partai yang beroposisi terhadap cabinet pimpinan Ali Sastroamidjojo. Pendaftaran pemilihan dimulai pada Mei 1954 dan selesai November. Saat itu tercatat 43.104.464 orang pemilih yang memenuhi syarat. Desember 1954 partai partai sudah boleh mengajukan daftar calon masing masing. April 1955, Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan bahwa pemiliihan umum untuk anggota Parlemen dan anggota Konstituante akan dilaksanakan masing masing pada 29 September dan 15 Desember 1955(Herbert Feith, 1999: 8).

Tahapan Kampanye:  Tanggal 4 April 1953, ketika rancangan undang-undang pemilihan umum disahkan menjadi undang undang, dapat dianggap sebagai awal kampanye tahap pertama. Sedangkan tahap kedua dapat dikatakan tanggal 31 Mei  1954, ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia(Herbert Feith, 1999: 10).

                                          

Pemilihan Umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tanggal 29 Sepetember 1955. Satu setengah bulan setelah terbentuknya kabinet Burhanuddin Harahab. Sebagai ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu yaitu Mr. Sunaryo yang berasaskan Langsung, umum, bebas dan rahasia alias LUBER. Yang paling menarik dari Pemilihan Umum saat itu, semua kontestan ikut duduk dalam kepanitiaan Pemilu, mulai tingkat pusat samapai ke PPD, PPS bahkan sampai ke KPPS. Bisa dikatakan yang menjadi Panitia Pemilihan Umum waktu itu adalah Pemerintah bersama Parpol. Sehingga karena Parpol yang menjadi konstestan pemilu, duduk juga dalam kepanitiaan, maka keadilan dan keberhasilan jalannya pemilu lebih terjamin sesuai dengan asas LUBER. Sehingga kepanitiaan yang mana kontestan ikut terlibat di dalamnya lebih baik. Sebab bila seorang anggota panitia mau curang takut dan segan kepada panitia lainnya (Suprapto, 1985:168).

Disamping berhasil melaksanakan pemilihan umum untuk anggota DPR, Kabinet Burhanuddin Harahab juga berhasil melaksanakan pemilihan umum untuk anggota Konstituante. Konstituante adalah suatu lembaga (Badan) yang bertugas membuat Undang Undang Dasar (Konstitusi). Pemilihan Umum untuk anggota Konstituante ini dilaksanakan pada tangal 15 Desember 1955 berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Suprapto, 1985:172).

Lapangan Banteng  pada bulan September 1955. Juru kampanye Partai Komunis Indonesia sudah sedari tadi membakar pengikutnya di alun-alun Jakarta Pusat itu. Saatnya untuk menyerang partai lawan. Jika Masyumi menang, Lapangan Banteng ini akan diubah jadi lapangan Onta, ujar dia. Pada siang yang lain, di alun-alun yang sama Partai Masyumi yang berhaluan Islam membalas ejekan PKI. Jika PKI menang, Lapangan Banteng akan diubah jadi Lapangan Merah, Kremlin, di Moskow, ujar juru kampanye Masyumi. Masyumi juga meledek Nahdatul Ulama.

Antar partai mereka saling cerca dan itu pun hanya terjadi sebagai perang kata-kata di panggung. Tapi suasana tetap aman dan meriah( dikutip dari Edisi Khusus Hari Kemerdekaan TEMPO,  Edisi 13 – 19 Agustus 2007, Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam.  Sub Judul : Nasi Uduk di Lapangan Kremlin halaman 38).

Soekarno sebagai presiden RI menjelang pemilu memberikan pidato-pidatonya, salah satunya adalah pidato pada tanggal 25 September 1955 di hadapan ribuan warga Surabaya, Jawa Timur. Beliau berpidato tetang arti Pancasila dan Panca Darma. Soekarno menyatakan harapannya agar Pancasila tetap menjadi asas UUD yang nantinya akan ditetapkan Konstituante. Dalam rapat raksasa yang diselenggarakan “Kongres Rakyat Jawa Timur” itu, Soekarno memanjatkan doa agar Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan bendera Indonesia tetap Merah putih. “Wadah yang bernama Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat ini supaya utuh tidak retak”, kata Soekarno (Sumber “Merdeka”, 26 September 1955, Riset Bahan: Myrna, dikutip dalam HISTORIA,  PIDATO SOEKARNO JELANG PEMILU, Kompas, Senin, 12 Januari 2009 Hal : 3).

Pesan untuk berdemokrasi dalam pemilu pertama ini terlihat juga pada pidato Wakil Presiden RI Moh Hatta satu hari menjelang Pemilihan Umum legislatif tahun 1955. Hal ini dikutip dalam berita surat kabar sebagai berikut:

“Djangan mau ditakut-takuti, Datanglah memilih dengan hati jang tenang. Tusuk tanda gambar jang saudara sukai dan djangan katakan pada orang lain”.

Menurut Hatta, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia akan memilih parlemen yang dipilih rakyat. Hatta menyebut pemilu 1955 sebagai langkah tegas kea rah penyempurnaan demokrasi Indonesia. Pemerintah demokrasi, kata Hatta berarti pemerintahan rakyat. Rakyat memerintah dirinya dengan perantara DPR yang dipilihnya. “Memilih itu bukanlah kewajiban yang ditempakan kepada saudara, melainkan hak saudara, hak ikut serta menetukan nasib sendiri sebagai warga bangsa yang berdaulat. Tetapi dengan hak itu, saudara ikut memilkul tanggung jawab tentang buruk atau baiknya nasib kita sebagai bangsa”, ujar Hatta (Sumber : “Indonesia Raya”, 29 September 1955 teks oleh Myrna dikutip dalam HISTORIA, INTIMIDASI SEBELUM PEMILU, Kompas, Jumat, 9 Januari 2009 Hal: 3).

            Inilah pemilu dengan partai yang cukup banyak. Pada pemilu pertama di seluruh Indonesia terdapat 190 macam tanda gambar dari partai-partai politik, organisasi, kumpulan-kumpulan memilih (kiexkring), dan calon-calon perseorangan. Saat itu sebanyak 43.104.464 orang dari 77.987.879 warga negara Indonesia berhak memberikan suaranya pada pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955. Mereka akan memilih 240 anggota Dewan perwakilan Rakyat. Warga yang berhak memilih itu adalah warga yang terdaftar sebagai pemilih di 15 daerah pemilihan. Sebanyak 93.532 tempat pemungutan suara disiapkan di 208 Kabupaten. Namun menurut Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI), dari 208 Kabupaten, mereka yang tegas sanggup mengadakan pemungutan suara pada 29 September 1955 itu hanya 126 Kabupaten (Sumber: “Mestika”, 27 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, 190 MACAM TANDA GAMBAR, Kompas, Jumat 16 Januari 2009 hal 3).

            Ternyata kondisi perekonomian pada tahun dilaksanakannya Pemilu pertama tahun 1955 tidak sebaik sekarang. Hal ini terlihat dalam pemberitaan surat kabar “Merdeka” yang terbit tanggal 7 September 1955, memberitahukan :

“ Rakjat antre garam berdjamdjam lamanja.

Sudah berdiri 6 djam belum tentu djuga.

Dapat tukang tjatut meradjalela”

Berita ini menyebutkan harga garam yang biasanya Rp. 0,50 per bata di masa kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) meningkat tajam sekitar 400 persen sampai  500 persen pada pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap - 12 Agustus 1955 s/d 1 Maret 1956 (Sumber : “Merdeka”, 7 September 1955, Teks Myrna dikutip dalam HISTORIA, RAKYAT ANTRE JELANG PEMILU, Kompas, Senin 5 Januari 2009 hal : 3).

            Sebelum pelaksanaan pemilu 1955, diadakanlah uji coba pemungutan suara. Permasalahan salah mencoblos sudah terjadi saat uji coba. Seperti terjadi di Medan. Saat itu sebanyak 30 persen dari sekitar 100 calon pemilu melakukan kesalahan mencoblos saat uji coba di kota praja Medan, 4 September 1955. Banyak diantara calon pemilih melakukan salah coblos atau salah tusuk. Kesalahan lainnya adalah mereka tidak menunjukkan surat suara kepada petugas sebelum memasukkannya ke kotak suara (Sumber: “Mestika”, 5 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, SALAH MENCOBLOS, Kompas 28 Januari 2009 hal: 3).

Sehari menjelang pemilu 1955, Surat Kabar “Indonesia Raya” memberitakan bahwa kesalahan dan kekacauan administrasi banyak terjadi termasuk ”Pemberian surat-surat pemberitahuan jang memungkinkan timbulnja ketjurangan-ketjurangan dalam pemberian suara atau hilangnja suara orang-orang jang berhak memilih”. Sedangkan soal bagaimana menandai pemilih yang telah memberi suaranya, panitia pemilu tahun 1955 menginstruksikan tangan pemilih diberi tanda coretan dengan tinta (Sumber : “Indonesia Raya”, 29 September 1955 teks: Myrna dikutip dalam HISTORIA, BURUKNYA ANDMINISTRASI PEMILU, Kompas, Rabu, 7 Januari 2009 hal: 3).

Sedangkan warga Indonesia yang ternyata tidak mendapatkan kesempatan memilih dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Sunario. Sunario mengungkapkan beberapa ribu orang yang berhak memberikan suara tidak dapat mempergunakan haknya kerena berbagai sebab. Mereka adalah jemaah haji yang sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia serta transmigran dan pegawai negeri yang tak dapat memberikan hak suaranya karena pindah sesudah tanggal 29 Agustus (“Mestika, 27 September 1955 riset bahan : Agus Hermawan, dikutip dalam HISTORIA, TIDAK DAPAT MEMILIH, Kompas, Rabu, 21 Januarti 2009 Hal : 3).

Pemasalahan tentang warga Negara tidak bepergian tetapi tidak dapat memilih juga terjadi. Seorang pemilih datang membawa surat panggilan memilih, tetapi ketika di cek di daftar pemilihan  namanya tidak ada. Juga diberitakan, dalam sebuah keluarga tidak seluruh anggota keluarga mendapat panggilan memilih. Si suami mendapat surat panggilan memilih, sedangkan sang istri tidak (Sumber “ Mestika, 30 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, Kompas, Senin 9 Februari 2009 hal 3).

Tidak Cuma itu, Walaupun dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan anggota DPR Irian Barat (Pada tahun 1955 Irian Barat masih diduduki Belanda dan disebut Netherlands New Guinea) tercantum sebagai daerah pemilihan ke 16, tidak seorang pendudukpun dari Provinsi tersebut dapat memberikan suaranya, terdaftar sebagai pemilih. Di daerah pemilihan Irian Barat tersebut tidak diadakan pemungutan suara. Selain itu, sebanyak 16 Kabupaten sudah tegas menyatakan juga tidak dapat melakukan pemungutan suara pada hari H pemilu, yakni 29 september 1955. Pemungutan suara di Kabupaten – Kabupaten tersebut baru bisa dilaksanakan setelah tanggal itu. Pemungutan suara di Kabupaten tersebut tidak dapat diselenggarakan karena kurang tenaga penyelenggara (Sumber Mestika, 27 September 1955, Riset Bahan : Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, PENDUDUK IRIAN TIDAK DAPAT MEMILIH, Kompas, Senin, 19 Januari 2009 Hal : 3).

Beda dengan Irian Barat, beda pula dengan masyarakat Samin. Para pemeluk kepercayaan Samin (Nama Samin diambil dari nama seorang Tokoh masyarakat setempat, Samin, yang merupakan penganut ilmu kebatinan. Samin ditangkap Belanda karena mengadakan perlawanan dan meninggal di pembuangan) yang bertempat tinggal di sekitar Blora,  tidak mau memberikan hak suaranya pada pemilu 1955. Saat itu pemerintah sempat mengirimkan sekelompok ahli kebudayaan dari “Jawatan Kebudayaan Jawa Tengah” untuk menyelidiki sikap hidup masyarakat tersebut (Sumber:”Merdeka”, 27 September 1955 Riset Bahan: Agus Hermawan, dikutip dalam HISTORIA, WARGA SAMIN TAK MAU IKUT PEMILU, Kompas, 2 Ferburari 2009, Hal : 5).

Lain warga Samin lain juga Banjarmasin. Warga Banjarmasin boleh berbangga karena dalam pemilihan umum pertama tahun 1955, hampir 80 persen warganya menggunakan hak pilihnya. Bukan hanya itu, pelaksanaan pemilu di Banjarmasinpun berlangsung damai dan tertib. Sementara itu, di sejumlah tempat di Indonesia pelaksanaan pemungutan suara tertunda karena faktor keamanan dan sulitnya akses menuju tempat pemilihan. Bahkan di Sampit, pelaksanaan pemilu disabot dengan dibakarnya sejumlah tempat pemungutan suara. Wali kota Banjarmasin saat itu, Sinaga mengatakan Banjarmasin jauh lebih maju dibandingkan dengan pemilu di negara-negara luar yang maksimal hanya dikikuti 60 persen warganya. Banjarmasin, tulis harian pagi “Indonesia Berdjuang” bisa dijadikan contoh bukan saja oleh kota-kota lain di Indonesia, tetapi juga kota-kota lain di luar negeri (Sumber: “Indonesia Berdjuang”, 1 Oktober 1955 Riset Bahan Myrna Ratna, dikutip dalam HISTORIA, BANJARMASIN PALING MAJU, Kompas, Rabu 14 Januari 2009 hal 3).

Pemilu pertama bukan cuma dominasi kaum laki-laki saja. Peran perempuan sebenarnya sudah dicoba diberdayakan dalam pemilu 1955. Disetiap penyelenggaraan pemilihan Umum saat itu selalu ditempatkan seorang perempuan diantara 7 panitia yang lain. Menurut pemberitaan media saat itu, penempatan perempuan pada kepanitiaan pemilu tersebut juga untuk meladeni pemilih-pemilih yang terdiri dari kaum ibu (Sumber: “Mestika”, 5 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, PERWAKILAN PEREMPUAN, Kompas, Jumat 30 Januari 2009 hal 3).

Kebersamaan dan kesamaan sebagai warga Negara Indonesia terlihat betul saat pemilu pertama ini. Diberitakan bahwa Presiden Soekarno pun memberikan suara di kantor kementerian Penerangan di jalan Merdeka Barat dengan berjalan kaki dari istana. Demikian juga para gubernur. Gubernur Sumatera Utara Amin dan para pejabat lainnya memberikan suara di TPS Jalan Samanhudi, Medan, Mereka berbaris dan mengantre seperti rakyat pemilih lainnya “Mereka berbaris menanti giliran sehingga dengan tjara demikian tidak ada tempat istimewa-istimewaan”(Sumber: “Mestika, 30 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, GUBERNUR ANTRE PRESIDEN BERJALAN KAKI, Kompas, Jumat 6 Februari 2009 hal 3).

Pemilu 1 memang sukses besar, berlangsung damai, tingkat partisipasi warga begitu tinggi. Suara sah pada pemilu ini sekitar 88 % dari jumlah pemilih sebanyak 43 juta orang. Padahal menggelar  acara demokrasi dengan biaya Rp 500 juta ini tidak mudah. Pemungutan suara dilakukan di 16 wilayah pemilihan di seantero Tanah Air. Ini mencakup 208 kabupaten, 3141 kecamatan, serta 42.092 desa. Dan ini bukan pesta sekali rampung. Ada dua pemilihan yang harus dilakukan: untuk memilih 260 anggota DPR pada 29 September yang diikuti 118 partai politik, gabungan organisasi, serta perorangan, plus memilih 520 anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember yang diikuti 91 peserta. Walau di Bandung ada ancaman dari para pemberontak (Darul Islam), namun pesta terus berlangsung. Menurut Herbert Feith (ahli dari Australisa) ada faktor- faktor yang menyebabkan pemilu 1955 suksek: Perbedaan, Kompetisi, Sirkulasi kekuasaan (siap menjadi pemenang dan pecundang), Kemampuan mengolah konflik dan kompromi, Kematangan menyikapi haluan politik, semuanya sudah menjadi tradisi.

Walau demikian kecuranganpun dan adu fisikpun tak pelak terjadi. Partai menguasai media massa. Halaman depan Koran menjadi palagan partai yang sengit. Harian Rakyat, misalnya selalu menulis kemenangan PKI di halaman satu. Harian Suluh Indonesia menuliskan kejayaan PNI. Masyumi selalu unggul di Koran Abadi. Partai Murba menguasai Berita Indonesia dan Baperki mengendalikan Sin Po. Begitu juga gesekan fisik. Masyumi pernah dibikin gerah PKI saat mereka berkampanye di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengeras suara mereka beberapa kali mati, konon, karena disabotase pendukung PKI. Priok memang dikuasai PKI, musuh besar Masyumi.Rebutan pengaruhpun terjadi. Keluarga pamong praja ketika itu dianjurkan mencoblos PNI yang disebut sebagai partainya pemerintah dan Bung Karno. Tapi itu Cuma anjuran tanpa sanksi.

Golongan Putih atau golput tidak jadi soal. Seperti pengakuan dari Muhamad Sunjaya yang merasa tidak diutak atik walau dia golput. Suasana damai juga terjadi di Surabaya. Seperti contoh dalam sebuah tempat pemungutan suara. Pemegang hak pilih yang berjumlah 100 orang ternyata hadir semua.

Penghitungan suara selesai pukul satu siang. Tidak ada laporan kerusuhan apapun. Permasalahan teknis tetap ada. Warga harus memilih satu dari 100 tanda gambar partai untuk DPR dan 82 tanda untuk Konstituante; termasuk tujuh nama serta tanda gambar PSI yang berlainan di beberapa daerah. Betapa sulitnya mereka mencoblos. Apalagi di Jakarta Raya, hampir 80 persen warganya masih buta huruf. Maka, saat pencoblosan, kerap terdengar teriakan minta tolong dari dalam bilik suara, seperti: “Gambar Masyumi yang mana nih?”.

Di seluruh Surabaya, pengitungan suara selesai seiring terbenamnya matahari. Demikian pula di wilayah lain di Indonesia. Hasil-hasil penghitungan suara saat itu disampaikan melalui telepon di kantor pusat. Mereka sangat percaya kepada panitia pemilu. Pokoknya tak ada yang berbuat curang. Akhirnya seluruh suara terkumpul di Jakarta. Tercatat lima besar pemenang pemilu ini, berturut-turut: PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu ini menyisakan dana Rp 5 juta, yang kemudian dipakai membiayai pembangunan gedung Panitia Pemilihan Indonesia di jalan Matraman Raya 40 Jakarta Pusat ( dikutip dari Edisi Khusus Hari Kemerdekaan TEMPO,  Edisi 13 – 19 Agustus 2007, Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam.  Sub Judul : Nasi Uduk di Lapangan Kremlin halaman 38-39).

Hasil Pemilu pertama:

PARTAI	SUARA SAH	% SUARA SAH	KURSI DI PARLEMEN	% KURSI DI PARLEMEN
PNI	8.434.653	22,3	57	22,2
MASYUMI	7.903.886	20,9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
PARKINDO	1.003.325	2,6	8	3,1
PARTAI KATOLIK	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
MURBA	199.588	0,5	2	0,8
LAIN-LAIN	4.496.701	12,0	30	11,7
JUMLAH	37.785.299	100,0	257	100,0

(Ricklefs, 2005: 377).

Dari hasil pemilu pertama, gambaran persebaran suara adalah: Masyumi benar-benar merupakan partai yang terkuat di luar Jawa, memenangkan antar seperempat dan separoh jumlah keseluruhan suara di semua wilayah kecuali Bali dan daerah-daerah Kristen, dan tiga perempat jumlah suara di Aceh: partai ini merupakan partai yang terbesar di Jawa Barat yang kuat Islamnya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, keadaan antara PNI, NU, dan PKI kira-kira seimbang (Ricklefs, 2005: 377-378). Yang cukup mengejutkan adalah posisi PKI yang cukup banyak mendapatkan suara. Peningkatan jumlah anggota dan simpatisan dijelaskan di bawah ini:

Pada Kabinet Ali, ketika partai ini bebas dari penindasan perkembangannya sangat menakjubkan. Antara bulan Maret dan November 1954 dinyatakan bahwa jumlah anggota partai ini meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000, dan pada akhir tahun  1955 mencapai jumlah satu juta. PKI mulai melakukan usaha yang serius untuk menerima para petani sebagai anggota. Barisan Tani Indonesia (BTI), satu organisasi PKI, menyatakan mempunyai 360.000 anggota pada bulan September 1953 tetapi jumlah tersebut mencapai lebih dari sembilan kali lipat (3,3 juta) pada akhir tahun 1955: hampir 90 % anggotanya berada di Jawa dan hampir 70 % di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah anggota Pemuda Rakyat meningkat tiga kali lipat dari 202.605 pada Juli 1954 menjadi 616.605 orang pada akhir tahun 1955; 80% anggotanya adalah para pemuda tani dan sebagian besar berada di Jawa. Oplah surat kabar PKI, Harian Rakyat, meningkat lebih dari tiga kali lipat antara bulan Februari 1954 (15.000 eksemplar) dan Januari 1956 menjadi 55.000 eksemplar.

Surat kabar tersebut merupakan surat kabar dengan oplah yang terbesar di antara surat kabar-surat kabar manapun yang berafiliasi dengan partai. PKI juga merupakan partai yang paling kaya diantar partai-partai politik dengan penerimaan dari iuran anggota (akan tetapi pungutan iuran sering kali kurang teratur), dari gerakan-gerakan pemungutan dana, dan sumber sumber lainnya. Sebagian besar uangnya mungkin berasal dari komunitas dagang Cina, yang memberikannya  dengan senang hati atau melalui tekanan dari keduataan besar Cina. Banyak petani yang miskin bergabung karena PKI berjanji akan membela kepentingan mereka, tetapi banyak petani yang bergabung karena alasan-alasan lain. Tim-tim PKI memperbaiki jembatan-jembatan, sekolah-sekolah, rumah-rumah, bendungan-bendungan, WC dan kamar mandi umum, saluran-saluran air, dan jalan-jalan; mereka memberantas hama dan mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, mengorganisasi kelompok-kelompok olah raga dan musik desa, dan memberikan bantuan kepada anggota pada saat-saat sulit. Di desa-desa, partai ini sering kali dipimpin oleh guru-guru, kepala desa, para petani menengah dan kaya, dan berapa tuan tanah (Ricklefs, 2005: 374-375).

Kepustakaan

Ricklefs, M.C. 2005. SEJARAH INDONESIA MODERN. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suprapto, Bibit. 1985. PERKEMBANGAN KABINET DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Feith, Herbert . 1999: PEMILU 1955

Sumber “Merdeka”, 26 September 1955, Riset Bahan: Myrna, dikutip dalam HISTORIA,  PIDATO SOEKARNO JELANG PEMILU, Kompas, Senin, 12 Januari 2009.

Sumber : “Indonesia Raya”, 29 September 1955 teks oleh Myrna dikutip dalam HISTORIA, INTIMIDASI SEBELUM PEMILU, Kompas, Jumat, 9 Januari 2009.

Sumber : “Indonesia Raya”, 29 September 1955 teks: Myrna dikutip dalam HISTORIA, BURUKNYA ANDMINISTRASI PEMILU, Kompas, Rabu, 7 Januari 2009.

Sumber: “Mestika, 27 September 1955 riset bahan : Agus Hermawan, dikutip dalam HISTORIA, TIDAK DAPAT MEMILIH, Kompas, Rabu, 21 Januarti 2009.

Sumber: “Mestika”, 27 September 1955, Riset Bahan : Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, PENDUDUK IRIAN TIDAK DAPAT MEMILIH, Kompas, Senin, 19 Januari 2009.

Sumber: ”Merdeka”, 27 September 1955 Riset Bahan: Agus Hermawan, dikutip dalam HISTORIA, WARGA SAMIN TAK MAU IKUT PEMILU, Kompas, 2 Ferburari 2009.

Sumber: “Indonesia Berdjuang”, 1 Oktober 1955 Riset Bahan Myrna Ratna, dikutip dalam HISTORIA, BANJARMASIN PALING MAJU, Kompas, Rabu 14 Januari 2009.

Sumber: “Mestika”, 27 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, 190 MACAM TANDA GAMBAR, Kompas, Jumat 16 Januari 2009.

Sumber : “Merdeka”, 7 September 1955, Teks Myrna dikutip dalam HISTORIA, RAKYAT ANTRE JELANG PEMILU, Kompas, Senin 5 Januari 2009.

Sumber: “Mestika”, 5 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, SALAH MENCOBLOS, Kompas 28 Januari 2009.

Sumber: “Mestika”, 5 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, PERWAKILAN PEREMPUAN, Kompas, Jumat 30 Januari 2009.

Sumber: “Mestika, 30 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, GUBERNUR ANTRE PRESIDEN BERJALAN KAKI, Kompas, Jumat 6 Februari 2009.

Sumber “ Mestika, 30 September 1955, Riset Bahan Agus Hermawan dikutip dalam HISTORIA, TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, Kompas, Senin 9 Februari 2009.

Sumber 50 TAHUN KAPAL SELAM “Mengabdi dalam Kesunyian”, Kompas, Rabu 9 September 2009.

Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, TEMPO, Edisi 13 – 19 Agustus 2007, PERGULATAN DEMOKRASI LIBERAL 1950 – 1959 : ZAMAN EMAS ATAU HITAM.