TAMAN SISWA DAN PERLAWANAN TERHADAP UU SEKOLAH LIAR

TAMAN SISWA DAN PERLAWANAN TERHADAP UU SEKOLAH LIAR

Oleh : Topan

Sejarah Taman Siswa adalah sejarah kebangsaan Indonesia. Taman Siswa lahir pada tanggal 3 Juli 1922. Bapak gerakan ini adalah R.M. Suwardi Surjaningrat (Notosusanto, 1992: 244). Karena aktivitasnya dalam mengkritik kebijakan Belanda, beliau dibuang di negeri Belanda. Dalam masa pembuangan tersebut ia memakai kesempatan untuk mempelajari masalah-masalah pendidikan dan berhasil merumuskan pernyataan azas pengajaran nasional. Pernyataan azas Taman Siswa tahun 1992 berisi 7 pasal yaitu : Pasal ke 1 dan 2 mengandung dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam pasal 1 termasuk juga dasar kodrat alam yang lebih dikenal dengan evolusi (Notosusanto, 1992: 245). Dasar ini mewujudkan sistem among yang salah satu seginya ialah mewajibkan guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang tetapi mempengaruhi dengan memberikesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Di samping itu sudah barang tentu guru diharapkan dapat membangkitkan  pikiran murid, bila berada di tengah-tengah murid-murid dan memberi contoh bila di depan mereka. Pasal 3 menyinggung kepentingan-kepentingan sosal, ekonomi dan politik yang mengarah pada dasar budaya. Pasal ke 4 mengandung dasar kerakyatan, yang terealisasi dengan perluasan pendidikan. Pasal ke 5 merupakan azas yang sangat penting bagi semua orang yang ingin mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya (kepercayaan kepada kekuatan sendiri). Pasal ke 6 berisi persyaratan dalam negejar kemerdekaan diri dengan jalan keharusan untuk membelanjai sediri segala usaha (selfbedruipings system). Pasal ke 7 mengharuskan adanya keikhlasan lahir batin bagi guru-guru yang mendekati anak didiknya ( Notosusanto, 1992: 246).

Tentang azas tersebut diatas adalah merupakan lanjutan dari cita-cita Suwardi Surjaningrat dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Gerombolan Selasa Kliwon, sebagai anak rohani gerakan politik  Nationaal Indische Partij (1919 – 1921) dan gerakan kebatinan yang menganjurkan kebebasan. Gerombolan itu terdiri dari Ki Hadjar Dewantara, R.M Sutatmo Surjokusumo, R.M.H. Soorjo Poetro dan Ki Pronowidigdo yang dibawah pimpinan pangeran Surjomataram mempelajari soal soal kebatinan. Setelah Taman Siswa berdiri, maka mereka membubarkan diri, karena berpendapat dengan ahirnya Taman Siswa itu terwujudlah sudah cita cita mereka (Notosusanto, 1992: 247).

Sesungguhnyalah pernyataan azas tersebut merupakan perpaduan pengalaman dan pengetahuan Suwardi Surjaningrat tentang aliran pendidikan Barat dan aliran kebatinan yang mengusahakan “kebahagiaan diri, bangsa dan kemanusiaan”. Selama delapan tahun sejak berdirinya, maka Ki Hadjar Dewantara dan pembantu-pembantunya bekerja secara diam-diam, dalam arti tidak melayani kritik-kritik dari masyarakat kita sendiri maupun dari pihak Belanda yang bernada meremehkan usaha pendidik itu. Namun secara teratur gagasan dan usaha pendidikan  yang hidup itu dijelaskan melalui majalah pendidikan umum yang diterbitkan, yaitu Wasita. Banyak sekolah yang telah berdiri menyerahkan sekolahnya kepada Taman Siswa (Notosusanto, 1992: 247).

Taman Siswa dan Perjuangan melawan Ordonansi Sekolah Liar:

Sebagai salah satu kebijakan Gubernur Jenderal Mr. B.C. De Jonge, pemerintah jajahan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnatie – WSO) pada 17 September 1932 (Stbl: No. 494/1932). Ordonansi itu mulai berlaku pada 1 Oktober 1932. Sampai 1 April 1933 pemerintah masih memberi kesempatan bagi sekolah swasta tak bersubsidi untuk memenuhi persyaratan. Sesudah itu akan diambil tindakan terhadap semua sekolah sejenis yang tidak memenuhi syarat. Menghadapi tindakan pemerintah itu, Majelis Luhur Taman siswa bersidang pada 29 September 1932. Keputusannya, Taman Siswa akan melawan sekuat tenaga sampai ordonansi tersebut dihapuskan. Perlawanan akan dilakukan berdasarkan prinsip tanpa kekerasan. Pada tanggal 1 Oktober, perlawanan dimulai dengan dikirimnya telegram kepada Gubernur Jenderal oleh ki Hajar Dewantara. Yang berbunyi:

Gubernur Jenderal Bogor

Yang mulia ordonansi yang dikeluarkan dengan paksa dipersiapkan dengan tergesa-gesa serta mengenai seluruh sendi hidup masyarakat setelah ditolaknya anggaran pendidikan (sehubungan dengan keputusan Volksraad yang terlalu jauh mengenai penghematan) memberi kesan adanya kecemasan dan kebingunan di pihak pemerintah berdasarkan salah pengertian terhadap kepentingan rakyat stop bolehlah saya memperingatkan bahwa pihak yang tak berdaya sekalipun mempunyai naluri mempertahankan diri dan begitu juga kami boleh jadi karena terpaksa akan melakukan perlawanan yang gigih tapi yang bersifat tanpa kekerasan.

Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hadjar Dewantara mengirim juga surat kepada semua organisasi pergerakan nasional. Ki Hadjar menjelaskan bahaya ordonansi tersebut bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, dan memaparkan sikap dan keputusan Taman Siswa. Semua organisasi nasional tanpa kecuali mendukung sikap dan perjuangan Taman Siswa. Selain itu, juga ikut mendukung berbagai organisasi masyarakat Cina dan Arab. Setiap organisasi mengeluarkan protes. Ratusan orang menyatakan cara masing-masing untuk melawan, seperti bertirakat dan bernazar. Seluruh jajaran pers perjuangan menyiarkan kegiatan perlawanan terhadap ordonansi tersebut. Pemerintah mengeluarkan edaran kepada para pejabat agar bersikap lentur dalam pelaksanaan ordonansi. Taktik ini ternyata tidak mempan. Rakyat terus menyatakan protes gelombang demi gelombang. Pertengahan Oktober 1932 pemerintah mengutus Kiewiet de Jonge, wakil pemerintah di Volksraad untuk berunding dengan Ki Hadjar Dewantara. Pertemuan ini gagal. Pada 8 Desember 1932 sidang Volksraad membicarakan ordonansi itu atas pertanyaan salah seorang anggotanya, P.A.A. Wiranatakoesoemah. Diusulkannya agar sekolah swasta cukup memberitahukan, tidak perlu meminta izin, mengenai pembentukannya. Lagi-lagi pemerintah berkeras untuk tidak mengubah ordonansinya. Akibatnya Ki Hadjar mengumumkan rencana perlawanan baru. Dianjurkannya agar setiap rumah dijadikan perguruan, dengan tiap orang menjadi pengajar. Rencananya itu diberi nama yang sangat menggetarkan pemerintah, “Timbulnya Perguruan Nasional Diatas Kuburan Sistem Sekolah Kolonial”. Dalam pertemuan para pemimpin pergerakan di Yogyakarta, 31 desember 1932, rencana lanjutan sesuai dengan prakarsa Ki Hadjar dibicarakan dan disepakati. Wiranatakoesoemah mengajurkan usul agar pemerintah membuat UU baru tentang sekolah swasta tak bersubsidi berdasarkan tiga prinsip (Parakitri T. Simbolon1995 : 732 – 735).

Pemerintah menarik kembali ordonansi sekolah liar.

1.      Dalam satu tahun pemerintah akan memberlakukan kembali ordonansi yang baru.

2.      Dibentuk suatu komisi penyusunan kembali UU sejenis.

Dikeluarkan juga suatu pernyataan, jika ordonansi tersebut tidak di tarik sebelum 31 Maret 1933, maka semua anggota BO dan Pasundan yang duduk dalam dewan-dewan perwakilan akan keluar. Pada 7 Februari 1933 usul Wiranatkoesoemah diterima dengan perubahan. Pada hari itu ordonansi yang secara resmi ditarik untuk sementara. Ki Hadjar mengumumkan juga permintaan agar perlawanan tanpa kekerasan dihentikan. Diingatkan bahwa pekerjaan sebenarnya belum selesai. Setiap orang Indonesia masih terus harus bekerja mengawasi jangan sampai timbul lagi kebijakan serupa itu (Parakitri T. Simbolon1995 : 732 – 735).

KEPUSTAKAAN

Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened Poesponegoro. 1992. SEJARAH NASIONAL INDONESIA V. Jakarta: Balai Pustaka.

Parakitri T. Simbolon. 1995. Menjadi Indonesia. Jakarta : Kompas

RESPON INTERNASIONAL TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

RESPON INTERNASIONAL TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Pengakuan atas kemerdekaan dari sebuah negara adalah salah satu faktor penting dari sebuah negara. Begitupun Indonesia pada sejarah awal kemerdekaan. Pengakuan negara negara anggota Liga Arab terhadap eksistensi RI tidak dapat begitu  saja dilupakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menerima suatu resolusi yang berisikan pengakuan de jure atas RI. Mengingat pada waktu itu jalur transportasi lintas negara diuasai oleh Inggris dan Belanda, kedua negara ini melalui perwakilan diplomatic dan konsulernya sangat hati-hati dalam memberikan visa bagi perjalanan diplomatic. Oleh karena itu untuk menyampaikan sikap Liga Arab tersebut penuh hambatan dan resiko. Perlulah utusan yang berani menembus blockade. Liga Arab mengutus Mohammad Abdul Mun’im, seorang konsul Jenderal Mesir di India. Mun’im adalah utusan khusus Liga Arab untuk menyampaikan pengakuan organisasi internasional regional tersebut kepada RI(172-173).

Di Kairo, Mekkah dan Baghdad telah beridiri Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di Mesir sendiri berdiri pula satu panitia khusus yang diberi nama Panitia Pembela Indonesia yang didukung oleh pemimpin-pemimpin Mesir dan Arab (Jenderal Saleh Harb Pasya dan Abdul Rahman Azzam Passya) yang berada di Kairo (173).  

Pada bulan Oktober 1945 PPKI dari Kairo, Mekkah, dan Baghdad menyelenggarakan Konferensi Kerja di Mekkah. Konferensi ini menerima rancangan dari panitia Kairo yaitu : (1) memfokuskan perjuangan menentang campur tangan militer Inggeris di Indonesia dan Belanda di Indonesia. (2) membebaskan warga Indonesia di luar negeri dari kewarganegaraan Belanda. Apabila warga negara Indonesia di luar negeri telah dapat secara de facto membebaskan diri dari kewarganegaraan Belanda. (3) Menjadikan Kairo sebagai pusat PPKI di Timur Tengah. Salah satu hasil dari perjuangan tersebut adalah diakuinya kewarganegaraan RI oleh pemerintah-pemerintah setempat di Timur Tengah. Hal ini berarti bahwa pemerintah setempat mengakui de facto kemerdekaan RI (173-174).

Kedutaan Belanda di Mesir menuntut warga negara Indonesia menandatangani pengakuan pemerintahan Hindia Belanda dan menuntut supaya memperbaharui  paspor mereka. Hal ini ditolak oleh komunitas Indonesia di Timur Tengah dengan membakar paspor yang dikeluarkan Belanda(174).

Pemerintah Mesir sendiri menguntungkan komunitas Indonesia. mesir menganggap warga Indonesia di Mesir tidak ada lagi hubungan dengan keduataan Belanda. Jadi Mesir hanya berhubungan dengan PPKI. Sejak tanggal 23 Maret 1946 Mesir telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Hal ini diikuti oleh pemerintah Arab lainnya. PPKI di Timur Tengah dianggap sebagai Perwakilan sementara RI. Tiga puluh ton beras yang dikirim ke Arab Saudi untuk warga RI disana, yang tadinya diberikan melalui kedutaaan Belanda, dialihkan kepada PPKI di Kairo. Demikian pula dalam melakukan perjalanan, warga RI cukup membawa “Surat Keterangan” yang ditandatangai oleh Ketua Panitia setempat, termasuk mereka yang pulang ke Indonesia sebelum pengakuan de jure oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya(174).

Selanjutnya ketika perutusan diplomatik RI pertama yang dikirim ke Den Haag singgah di Kairo, mereka bertemu dengan menlu Luthfi Sayed dan Raja Farouk yang menyampaikan harapan harapan beliau terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Pada ulang tahun pertama Proklamasi  Indonesia, radio Kairo ikut merayakannya dengan kata pengantar yang simpatik. Radio ini menyiarkan lagu lagu Indonesia. Untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia dan Arab disiarkan sebagai pembuka dan penutup acara radio tersebut. Selain itu juga disiarkan sandiwara radio dengan judul kemerdekaan Indonesia(174).

Pada tanggal 18 November 1946 diselenggarakanlah sidang menteri luar negeri Liga Arab yang membahas pengakuan terhadap RI. Sidang ini mengambil keputusan untuk mengamanatkan kepada negara-negara Arab anggotanya supaya mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Selanjutnya dengan surat No. 3128 tanggal 28 November 1946 Sekjen Liga Arab menyampaikan keputusan itu kepada pemerintah RI. Pada waktu yang sama keputusan ini disampaikan pula kepada kedutaan Belanda di Kairo (175).

Selanjutnya sekjen Liga Arab mengirimkan satu delegasi ke Indonesia. Namun Inggris  yang berkuasa tidak memberikan visa ke Yogyakarta. Dengan persetujuan menlu Mesir, sekjen Liga Arab menugaskan dengan sangat rahasia kepada Muhammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, supaya pergi ke Indonesia sebagai turis untuk menyampaikan secara langsung keputusan tersebut dan dalam satu harapan baik Raja Faruk kepada Presiden Soekarno (175).

Atas bantuan Miss Ktut Tantri, Muhammad Abdul Mun’im berhasil mencarter pesawat terbang dari Singapura yang membawa mereka menerobos blokade Belanda langsung menuju Yogyakarta. Blokade Sekutu berhasil di terobos. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyiarkan pada Kamis 13 Maret 1947 “telah sampai di Yogyakarta dengan pesawat khusus Tuan Muhammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay dan Utusan Istimewa Liga Arab(175-176).

Abdul Mun’im menghadap Presiden Soekarno pada hari Sabtu, 15 Maret 1947 untuk menyapaikan pesan-pesan dari Liga Arab. Beliau menyampaikan keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dengan kejadian ini, dalam sejarah diplomatik RI dapat ditemukan dua peristiwa penting. (1) Perutusan Mesir dengan menghadapi bahaya, menyampaikan pengakuan negaranya dan pengakuan Liga Arab kepada RI. (2) Untuk pertama kalinya RI menyambut kedatangan perutusan negara asing sekaligus perutusan organisasi internasional. Selanjutnya beliau mendesak agar RI mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus menghadiri Inter Asian Conference di New Delhi. Sjahrir memutuskan untuk mengirim delegasi RI ke Mesir dan menerima undangan dari Nehru. Pengiriman perwakilan ke New Delhi memberikan manfaat yang sangat besar. Dapat diperkirakan bahwa betapa pentingnya kedudukan India kelak terhadap perjuangan RI. Konferensi New Delhi ini akan memberikan kesempatan untuk mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Birma, Thailand, Tiongkok dll.

Haji Agus Salim pimpinan delegasi RI ikut dalam pesawat rombongan Liga Arab ke Singapura. Pada saat di Maguwo sudah hadir Mr. S. Muwalladi, kepala bagian Asia Tenggara di Deplu yang telah bersedia memberikan sertifikat pengganti paspor (certificate en lieu du passport) kepada tiap-tiap anggota delegasi RI. Untuk mempercepat pekerjaannya, masing-masing anggota diplomasi mengisi sendiri surat keterangan tersebut. Jumlah delegasi adalah 24 orang. Saat pesawat tersebut tiba di Singapura, dilapangan terbang kota itu delegasi RI disambut oleh masyarakat Indonesia dengan meriah dan antusias. Mereka melambai-lambaikan bendera- bendera kecil merah putih ketika pesawat tiba. Kemudian delegasi mencharter pesawat terbang lain untuk meneruskan ke New Delhi(177).

Setelah mengadakan persiapan di Bombay, delegasi RI meneruskan perjalanan ke Mesir, singgah dahulu di pelabuhan udara Lydda Palestina. Dari sini penerbangan dilanjutkan ke Mesir. Fasilitas sudah dipersiapkan oleh mahasiswa Indonesia karena Moh. Abdul Mun’im sudah berkoordinasi dengan mereka sebelumnya. Setiba di Mesir, delegasi RI diterima sebagai tamu Liga Arab selama empat bulan (177).

Kegiatan selama delegasi RI di Mesir adalah (1) Mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa. Haji Agus Salim menyampaikan bahwa kegiatan politik para mahasiswa di Timur Tengah telah melapangkan jalan formal perjuangan diplomatik pemerintah RI. (2) Delegasi RI mengunjungi Istana Abidin guna mencatatkan  nama mereka dalam daftar penghormatan kerajaan, sebagai penghormatan kepada Raja Farouk. Bagi perjuangan diplomatik RI, hal tersebut dilakukan sebagai penghargaan kepada raja Farouk yang anti Inggeris telah mendorong pemerintah Mesir lebih tegas mendukung RI mempertahakan kemerdekaan dan kedaulatannya. Dukungan ini dikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Bahkan pemerintah Mesir memberikan pengakuan de facto kepada PPKI sebagai perwakilan RI sementara, menanti perwakilan RI resmi didirikan. (3) Delegasi RI mengunjugi Abdulrahman Azzam Pasya, sekjen liga arab sebagai tuan rumah. Disini Abdulrahman Azzam Pasya menyampaikan bahwa mahasiswa Indonesia telah berhasil menyampaikan kepentingan RI kepada negara-negara Arab. (4) Delegasi RI melakukan kunjungan ke perdana Menteri/Menteri luar  Mesir di kemenlu Mesir, Mahmud Fahmi Nokrasyi Pasya. Kunjungan ini menyampaikan maksud untuk hubungan diplomatik antara RI  dan negara- negara Arab. Pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatanganilah perjanjian persahabatan hubungan diplomatik dan konsuler dan perjanjian perdagangan antara RI dan Mesir. Kemudian Haji Agus Salim melanjutkan tugasnya ke Suriah (Damaskus 6 Juli1947), Irak (Bagdad pada 16 Juli 1947) dan Lebanon(177-179).

Melalui surat No. 155/L 7 Agustus 1947 Haji Agus Salim menyampaikan kepada kerajaan Mesir keberlangsungan tugas delegasi RI untuk negara-negara Arab sebagai berikut. Mohammad Rasyidi sebagai Charge d’Affaires, M. Nazir Pamoncak sebagai Counsellor, Moh. Zein Hassan sebagai Sekretaris I, dan Mansur Abu Makarim sebagai Sekretaris II. Mereka menjadi staf kedutaan RI pada tingkat Charge d’affaires di Kairo. Ini merupakan kedutaan RI pertama dibuka diluar negeri semenjak Proklamasi. Staf ini juga merangkap sebagai Misi Diplomatik RI Tetap untuk negara-negara anggota Liga Arab (179).

Saat Arab Saudi mengakui RI pada 21 November 1947 telah disepakati pula dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, namun pelaksanaanya ditangguhkan. Komunitas Indonesia disana mendesak supaya pembukaan perwakilan dipercepat. Ketika Moh. Rasyidi, wakil RI bagi negara-negara Arab datang ke Arab Saudi dengan misi haji RI pertama pada 17 Oktober 1948 telah diadakan rapat antara Moh. Rasyidi (wakil RI), Misi Haji RI, dan para pemimimpin komunitas Indonesia di sana. Atas desakan para pemimpin masyarkaat itu, telah disetujui pembukaan perwakilan RI di Jeddah dengan Ismail Banda sebagai kepala Perwakilan RI(179).

Selain Mesir India dan Australia ikut membela kepentingan Indonesia. Bagaimana reaksi dunia luar atas tindakan Belanda yang memilih jalan kekerasasn untuk menyelesaikan  pertikaiannya dengan pihak RI ? Yang tampil sebagai pembela utama RI ialah India dan Australia. India membela RI karena solidaritas Asia terutama sesudah Konferensi Inter Asia di New Delhi (Maret 1947) di mana RI ikut serta. Lagi pula hubungan RI India baik sekali antara lain karena politik beras Syahrir (antara 1946 -1947 Jawa mampu menyediakan beras 700.000 ton untuk disumbangkan kepada India yang sedang dilanda bahaya kelaparan), dan ketegasannya dalam membela semangat piagam PBB. Ia berpegang pada pasal 34 yaitu yang menyebut tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia (Moedjanto, 1988 : 16).

Sedang Australia mendasarkan pembelaannya atas pasal 39 yang menyebut tentang adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Disamping itu Partai Buruh Australia yang sedang berkuasa memang pada dasarnya bersimpati kepada perjuangan  kemerdekaan. Berdasarkan hal- hal itu India dan Australia lalu mengajukan resolusi bersama ke DK PBB agar Belanda dan RI segera menghentikan  permusuhan dan menyerahkan perselisian mereka kepada komisi arbitrase sesuai dengan pasal 17 persetujuan Linggajati. Resolusi bersama ini diajukan ke DK PBB pada 30 Juli 1947 (Moedjanto, 1988 : 16).

Sumber

Moedjanto, G. 1988. INDONESIA ABAD KE – 20 2 DARI PERANG KEMERDEKAAN PERTAMA SAMPAI PELITA III. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Agustinus Supriyanto. Peran Konsul Jenderal Mesir di India Tahun 1947 Bagi Status Internasional Republik Indonesia   http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/737/5.AGUSTINUS.pdf?sequence=1&15Allowed=y diakses hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 07:48 WIB

SEJARAH MARITIM KERAJAAN MAJAPAHIT

SEJARAH MARITIM KERAJAAN MAJAPAHIT

(Sistem Pemerintahan, Sosial, Eknomi, dan Kebudayaan Serta Pengaruhnya Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Kini)

Oleh Naniek Yuliyanti, S.Pd.

Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini.

4.1 Menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan/atau media lain.

Lokasi Geografis Ibu Kota

Lokasi pusat kerajaan Majapahit ada di dekat Trowulan yang letaknya kurang lebih 10 Km di sebelah Baratdaya Mojokerto sekarang. Dugaan ini dilandaskan pada banyaknya penemuan di desa-desa di situ berupa fondasi bangunan, candi, gapura, reservoir (tempat menyimpan barang-barang cadangan ) air dan umpak-umpak rumah. Hasil penemuan barang-barang  pakai, perhiasan dan patung-patung kini masih dapat dilihat di museum arkeologi Trowulan. Kerajaan ini disebelah Utaranya terhampar dataran banjir kali Brantas sedang disebelah Selatan dan Tenggaranya sejauh kurang lebih 25 Km menjulang tinggi kompleks gunung Anjasmoro, Arjuna dan Welirang dengan ketinggian antara 2000 dan 3000 m (Daldjoeni N, 1992 : 109).

Mengenai lokasi pelabuhan Majapahit hasil penelitian diperkirakan kali Surabaya (kali Mas) semula merupakan alur pelayaran yang penting karena menghubungkan Majapahit dengan daerah luar. Adapun sungai Brantas sebagai cabang kali Brantas dapat dilayari untuk mendekati pusat kerajaan, paling tidak sampai daerah Japaran. Dari titik ini untuk sampai ke pusat kerajaan tinggal ditempuh jarak 8 – 10 Km (Daldjoeni N, 1992 : 109).

Politik

Sriwijaya yang berkembang pesat di dunia Melayu ini sejalan dengan perkembangan kekuasaan politik kerajaan-kerajaan di Jawa. Kompetisi dan konflik antara Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Jawa menunjukkan intensitas tinggi ketika pusat kerajaan Mataram dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Raja Sendok (929-947), telah memindahkan istana dan ia diakui sebagai pendiri dinasti baru (Isyana) yang memerintah di Jawa Timur sampai 1222. Salah satu motif pemindahan ini adalah untuk menghindari konflik dengan Sriwijaya. Munculnya kekuatan politik di Jawa Timur memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah di kawasan pantura Jawa bagian Timur pada khususnya dan kepulauan Indonesia pada umumnya. Berbeda dengan kerajaan Mataram di Jawa Tengah yang diyakini sangat bergantung pada ekonomi pertanian sawah, wilayah pesisir dan lembah-lembah sungai di Jawa Timur pada waktu itu belum berkembang sebagai daerah-daerah pertanian yang surplus yang dapat mendukung kekuatan politik kerajaan baru ini. Oleh karena itu, sejak periode awal raja-raja Jawa Timur memberi perhatian yang lebih terhadap perdagangan maritim. Hubungan perdagangan diselenggarakan baik dengan kawasan Timur kepulauan Indonesia (seperti Maluku) maupun dengan kawasan bagian Barat (seperti dengan orang-orang Sumatra dan Semenanjung Malaya yang pada waktu itu masih di bawah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya). Persaingan dan konflik militer kemaritiman antara kekuatan Jawa dan Sriwijaya memuncak pada masa Jawa berada di bawah kerajaan Majapahit sejak akhir abad ke-13. Jika pada masa kerajaan Singasari (pendahulu Majapahit) upaya untuk melakukan ekspansi maritim ke kawasan Nusantara bertujuan untuk menjadikan seluruh Nusantara di bawah lindungan Singasari untuk  menghadapi ekspansi Mongol, maka ekspansi yang dilakukan oleh Majapahit terutama ditujukan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi maritim di Nusantara secara umum. Jika pada masa Kertanegara, Pan-Nusantara dicapai dengan jalan diplomasi yang persuasif untuk menyadarkan adanya bahaya luar, dengan cara membina hubungan spiritual, dan lewat perkawinan politis dan magis dalam rangka untuk menciptakan front antiekspansi Mongol di Asia Tenggara, maka Pan-Nusantara jaman Majapahit dilanjutkan dengan peneguhan kekuasaan secara politik dan dalam beberapa kasus juga dengan cara-cara militer. Di dalam kitab Pararaton dan Negarakertagama disebutkan sekitar 98 daerah vassal Majapahit antara lain Palembang, Jambi, Kampar, Siak, Rokan, Lamuri, Barus, Haru di Sumatra; Pahang, Kelang, Sai dan Trengganu di Semenanjung Malaya; Sampit, Kapuas, Barito, Kutai and Sedu di pulau Kalimantan; Butung, Luwuk, Banggai, Tabalong di Sulawesi; Wandan di Maluku; Seran di Irian; Sumba dan Timor di Nusatenggara.

Di samping itu juga diinformasikan mengenai negara-negara sahabat Majapahit seperti Siam, Burma, Champa, Vietnam, Cina, dan Benggala. Negara-negara sahabat ini memiliki hubungan ekonomi dengan Majapahit. Meskipun daftar kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit itu banyak yang meragukan, namun tidak ada alasan untuk meragukan bahwa tempat tempat yang disebutkan dalam daftar itu telah dihubungkan dengan jaringan maritim lewat aktivitas perdagangan. Bahkan ekspedisi Cheng Ho antara tahun 1405 dan 1433, yaitu ketika Majapahit sudah mulai melemah, mengakui bahwa perdagangan Jawa masih kuat dan bersumber dari kemampuan pelayarannya sendiri. Bahkan misi dagang ke Cina dipandangnya bertujuan untuk mengembangkan perdagangan lokal mereka sendiri. Kampanye Majapahit untuk melakukan ekspansi ke kawasan seberang dimulai sekitar tahun 1347. Politik ekspansi ini telah diletakkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Dalam sumber-sumber tradisional ia diceritakan telah mengucapkan sumpah untuk tidak makan buah palapa atau tidak akan menikmati kesenangan hingga seluruh wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa bagaimana persisnya wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit masih merupakan kontroversi. Namun demikian hampir tidak bisa diragukan bahwa tentunya armada laut Majapahit secara periodik melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Nusantara untuk memperoleh pengakuan formal atau sekedar pamer kemegahan armada kerajaan sehingga mendorong penguasa lokal untuk memberikan upeti kepada Majapahit mungkin secara sukarela. Sudah barang tentu kekuatan jaringan dan armada dagang Majapahit akan mampu memberikan sanksi kepada penguasa lain yang menunjukkan sikap bermusuhan kepada Majapahit. Dalam salah satu ulasannya mengenai perkembangan kota Malaka sejak akhir abad ke-14, R.J. Wilkinson mengatakan bahwa kota ini berkembang dari sebuah desa nelayan yang dihuni oleh suku Sakai-Laut (Orang Laut) menjadi kota perdagangan yang penting adalah sebagai akibat dari ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit terhadap berbagai kota penting di sekitar Selat Malaka. Dia menggambarkan bahwa secara tiba-tiba Majapahit menempatkan diri sebagai bangsa penakluk di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan armadanya, Majapahit telah menyapu sisa-sisa pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang. Selain itu armada Majapahit juga melakukan penaklukan terhadap Singapura. Demikian juga ekspedisi Majapahit juga telah menaklukkan pelabuhan penting di ujung utara Sumatra yaitu Pasai dan selanjutnya Langkasuka (Ligor). Rangkaian penaklukan terhadap kota-kota pelabuhan tersebut (antara tahun 1370-1380) menurut Wilkinson telah mendorong berkembangnya kota Malaka. Perkembangan ini berkaitan dengan migrasi para pedagang dari kota-kota itu menuju ke Malaka dan selanjutnya menjadikanya sebagai kota dagang internasional yang bersifat kosmopolitan. Jadi rangkaian penaklukan Majapahit mendorong perkembangan kota Malaka yang menurut sumber-sumber lokal juga didirikan oleh keturunan orang Majapahit dari Palembang. Ada pula yang menyangsikan apakah memang betul bahwa Majapahit merupakan kerajaan maritim mengingat ibukota majapahit itu sendiri tidak terletak di tepi pantai, tetapi berada di pedalaman. Berdasarkan catatan Ma Huan yang menyertai ekpedisi Cheng Ho pada waktu Majapahit masih berdiri dapat diketahui adanya informasi bahwa Majapahit memiliki empat kota penting yaitu Tu-Pan (Tuban), Ko-erh-his (Gresik), Su-erh-pa-ya (Surabaya), dan ibukota Man-che-po-I (Majapahit). Ma Huan juga mengambarkan berbagai tempat yang merupakan pintu gerbang menuju ibukota Majapahit. Ia mengatakan bahwa dari Surabaya kapal-kapal kecil dapat berlayar sejauh 70 hingga 80 li (sekitar sepertiga mile) hingga mencapai pelabuhan Canggu sebagai tempat berlabuh. Selanjutnya perjalanan menuju ke arah barat daya selama satu setengah hari akan mencapai ibukota Majapahit. Dari keterangan Ma Huan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang betul ibukota Majapahit berada di pedalaman namun sebagian perjalannya masih bisa ditempuh dengan menggunakan kapal kecil. Dari segi geostrategi, letak ibukota yang demikian ini justru sangat menguntungkan mengingat bahwa ibukota kerajaan yang berada di tepi pantai akan lebih rentan terhadap serangan musuh dari laut yang sangat terbuka. Hal ini juga sama dengan Cina yang meskipun ibukotanya ada di pedalaman namun tidak selalu berarti menjauhkan diri dari aktivitas kebaharian. Selain itu Majapahit juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting sebagai pusat kegiatan kemaritiman seperti Tuban, Canggu, Gresik, Surabaya, dan sebagainya. Pentingnya transportasi laut dan sungai bisa diterima secara akal sehat mengingat wilayah Majapahit khususnya daerah di sekitar ibukota merupakan hutan pegunungan dengan sungai-sungai besar. Di sini peranan sungai Brantas sebagai media transportasi menjadi sangat penting. Pada waktu itu kapal-kapal laut masih bisa berlabuh di pelabuhan Canggu yang merupakan pelabuhan sungai besar yang dekat dengan ibukota Majapahit. Duarte Barbosa yang pernah singgah di Jawa pada perempatan pertama abad ke-16 mengatakan bahwa di samping memiliki jung-jung untuk pelayaran samudera, orang-orang Jawa juga memiliki kapal yang ‘well-built light vessels propelled by oars’ yang biasanya digunakan untuk aktivitas perompakan. Kemampuan armada dagang Majapahit tidak dapat diragunakan lagi untuk melayari laut-laut di Nusantara tetapi juga samudera lepas dalam perdagangan internasional. Tome Pires yang datang di Jawa pada awal abad ke-16 mengatakan bahwa seratus tahun sebelum ia datang, Jawa memiliki kekuasaan yang sangat besar di mana kapal-kapalnya berlayar hingga mencapai Aden dan Majapahit memiliki hubungan dagang utama dengan kerajaan Keling (India), Benggala, dan Pasai (Dikutip dari Jurnal Ilmiah dengan judul Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia : Belajar Sejarah oleh Singgih Tri Sulistiyono. https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/33461/20140 diakses hari Kamis 30 Agustus 2018 Pukul 15.02 WIB).

Ekonomi

Kerajaan Majapahit berkembang bukan hanya dari basis ekonomi pertanian namun juga pengembangan kegiatan pelayaran dan perdagangan sebagai sebuah negara maritim. Perdagangan laut itu bukan hanya dilakukan antara satu daerah dengan daerah lain di Nusantara, tetapi juga perdagangan internasional dengan kawasan yang lebih luas. Pigeaud berpendapat bahwa barang-barang impor telah dikenal oleh masyarakat Majapahit hingga pedalaman seperti tekstil dari India dan barang-barang dari Cina seperti mata uang, barang-barang pecah belah dan batu mulia. Chao Ju-Kua memberikan kesaksian bahwa komoditas Cina yangdibeli oleh para pedagang Jawa mencakup emas, perak, sutera, pernis, dan porselin. Begitu berkembangnya daya beli para pedagang Jawa sehingga menyebabkan Kekaisaran Cina pernah melarang perdagangan dengan Jawa karena menyebabkan terjadinya penyedotan mata uang Cina ke Jawa melalui perdagangan rempah-rempah, khususnya lada Perlu diingat bahwa Tome Pires yang berkunjung di pelabuhan – pelabuhan di Jawa pada awal abad ke-16 mendengarkan dengan telinganya sendiri bahwa kebesaran Majapahit sudah beredar di kalangan banyak orang pada waktu itu (Dikutip dari Jurnal Ilmiah dengan judul Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia : Belajar Sejarah oleh Singgih Tri Sulistiyono. https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/33461/20140 diakses hari Kamis 30 Agustus 2018 Pukul 15.02 WIB).

Keberadaan sungai dan pelabuhan selain digunakan sebagai pendukung faktor ekonomi juga digunakan sebagai jalur diplomasi, politik, penyebaran agama, dan kebudayaan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap berkembangnya kota Trowulan. Dalam prasasti Canggu atau prasasti Trowulan I disebutkan bahwa terdapat 44 desa penyeberangan di tepi Sungai Brantas. Adanya desa-desa penyeberangan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan sungai yang besar seperti Canggu, Bubat, dan Terung. Persebaran desa penyeberangan di Sungai Brantas mempertegas posisi sungai tersebut sebagai sarana transportasi dan perdagangan yang  menghubungkan daerah hulu dengan daerah hilir.

Fakta menarik dari masyarakat Majapahit adalah gemar menabung. Kebiasaan ini dibuktikan dengan penemuan celengan disitus Trowulan (Darini, 2016 : 24) .

Sosial

Rakyat Majapahit kelompok masyarakatnya berdasarkan pekerjaan (profesi). Antara lain petani, pedagang dan pengrajin. Masyarakat Majapahit menghargai adanya perbedaan atau kemajemukan budaya, agama dan adat istiadat. Hal ini dibuktikan dengan banyak penduduk berasal dari Samudra Pasai, Malaka dan Cina yang tinggal di Majapahit. Ini dibuktikan dalam kita Sutasoma karangan Mpu Tantular dengan kalimat Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu.  Toleransi beragama telah tercipta di jaman Majapahit, yang dapat terlihat dari keberadaan makam-makam Islam (makam Troloyo) di dekat pusat Kerajaan Majapahit (Fenomena Islam Pada Masa Kebesaran Kerajaan Majapahit karya Muhammad Chawari hal 190 dalam E Book berjudul Majapahit Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota dikutip dari  http://repositori.kemdikbud.go.id/2054/1/Buku%20Majapahit2.pdf diakses hari minggu, 15 September 2019 pukul 07.14 WIB). Ini bukti bahwa pluralisme dan multikulturalisme sesungguhnya sudah merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa ini. Ia sudah ada sejak dulu, jauh sebelum negeri ini menjadi sebuah bangsa berdaulat. Keberadaan makam-makam Islam di tengah-tengah pemerintahan Majapahit yang bercorak Hindu Buddha adalah bukti sejarah bahwa sejak dulu nenek moyang bangsa Indoensia menghargai perbedaan. Bahwa Toleransi antar umat beragama sudah mendapat tempat dalam tatanan kehiduapan sehari-hari (Melihat Trowulan Membaca Peradaban dalam Kompas, Rabu 20 September 2006 Hal. 14).

Menurut Ma Huan ada tiga golongan warga di Majapahit yaitu Muslim yang datang sebagai pedagang dari Barat, yang kedua orang Cina dinasti Tang yang juga Muslim dan warga pribumi yang beragama Hindu Budha (Metropolitan Yang Hilang oleh Mahandis Y. Tamrin dalam majalah National Geographic Indonesia September 2012 hal. 26). Ma Huan juga melukiskan bahwa orang-orang Majapahit menggemari barang-barang Cina seperti keramik biru, kain sutra berhias benang emas, kesturi, dan manik-manik.

Kebudayaan

Sebagai negara besar di Kepulauan Nusantara, bandar-bandar Majapahit tentu ramai dengan perdagangan yang melewati jalur laut. Perahu-perahu niaga akan sibuk berlalu-lalang. Pelabuhan- pelabuhan penting pada masa Majapahit diantaranya adalah: Gresik; Sidhayu; Tuban, Surabhaya, Pasuruhan dan Canggu. Bukti- bukti keberadaan pelabuhan-pelabuhan niaga tersebut disebutkan dalam berbagai prasasti, Kitab-kitab kuno dan berita-berita yang ditulis para musafir. Namun, keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak serta-merta disertai dengan deskripsi yang gamblang tentang perahu-perahu pada masa itu, yang dipakai untuk berniaga di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Indikasi samar-samar tentang jenis perahu yang dipakai orang Majapahit dapat diambil dari Kidung Sunda. Semua naskah kidung berasal dari Bali namun tidak dapat dipastikan apakah ditulis di Bali atau di Jawa. Pengarang tidak diketahui, kemungkinan ditulis sesudah tahun 1540. Meskipun Kidung Sunda adalah sepenuhnya karya sastra yang tidak bisa dijadikan pegangan sejarah, tetapi, kisah yang diceritakannya kemungkinan berasal dari fakta sejarah. Pupuh I Madhu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama enam hari kemudian menghadap raja Sunda. Sang raja senang, putrinya dipilih raja Majapahit yang ternama tersebut. Tetapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar. Maka Madhu kembali ke Majapahit membawa surat balasan raja Sunda dan memberi tahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian mereka bertolak dari Sunda disertai banyak sekali iringan. Mereka berlayar dengan 200 perahu besar dengan banyak perahu-perahu kecil yang menyertai Jumlah keseluruhan perahu-perahu tersebut setidaknya 2000 buah. Namun sebelum rombongan bangsawan Sunda ini naik ke perahu, mereka melihat ada pertanda buruk. Perahu yang dinaiki Raja, Ratu dan Putri Sunda adalah sebuah “Jung Tatar, yang semenjak Perang Wijaya secara umum memang banyak dipakai (Menelusuri Rancang Bangun Perahu Pada Masa Kerajaan Majapahit Studi Persiapan Samodra

http://www.pskbpi.its.ac.id/wp-content/uploads/FGD_PSKBPI_2_Menelusuri-Bentuk-Perahu-Majapahit.pdf diakses hari Minggu, 15 September 2019 pukul 07:07 WIB)

Penyebutan Jung Tatar pada kidung ini, mengindikasikan bahwa ada jenis Jung Lain atau setidaknya perahu jenis lain yang secara politik dan psikologis tidak mengingatkan orang pada konflik di awal berdirinya Kerajaan Majapahit Jung Jawa Pada Akhir Masa Kerajaan Majapahit Dari beberapa naskah, didapat sedikit penjelasan tentang bentuk dari Jung Jawa. Catatan paling utama di dapat dari orang-orang Portugis yang secara langsung terlibat konflik dengan Pasukan Ekspesidi dari jawa pada tahun 1511. Dengan demikian patut diduga bahwa pada masa Majapahit bentuk-bentuk ini tentu secara umum masih banyak dijumpai. Sampai saat ini belum ditemukan bukti bahwa bentuk lambung Perahu Borobudur, masih dipakai sampai masa Majapahit. Pada masa Majapahit, setidaknya pada periode akhir, terdapat jenis perahu yang disebut dengan Jung Jawa. Untuk menentukan bentuk dari Jung Jawa pada masa akhir Majapahit ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Pada pupuh LXVI Nagarakrtagama dijelaskan pula sarana transportasi bergerak selain didarat adalah sarana transportasi air berupa perahu. Dijelaskan dalam Negarakrtagama : “ pada hari keenam pagi Sri Baginda bersiap mempersembahkan persajian. Pun para kesatria dan pembesar mempersembahkan rumahrumahhan yang terpikul. Dua orang pembesar mempersembahkan perahu yang melukiskan kutipan kidung. (Seperahu sungguh besarnya, diiringi gong dan bubar mengguntur menggembirakan Menelusuri Rancang Bangun Perahu Pada Masa Kerajaan Majapahit Studi Persiapan Samodra

http://www.pskbpi.its.ac.id/wp-content/uploads/FGD_PSKBPI_2_Menelusuri-Bentuk-Perahu-Majapahit.pdf diakses hari Minggu, 15 September 2019 pukul 07:07 WIB).

Pada saat peresmian daerah perdikan Majapahit jenis makanan yang disediakan dalam acara tersebut. Tak diduga, cara penyajian makanan masa itu tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Seperti nasi tumpeng dengan lauk pauk. Lauk pauk seperti daging kerbau, kijang, babi, ayam, angsa dan berbagai jenis ikan. Lauk diolah dengan diasinkan, diasamkan, diasap, dipanggang hingga direbus. Seperti gunungan, ada sayur sayurannya. Tempat makannya memakai daun pisang (Metropolitan Yang Hilang oleh Mahandis Y. Tamrin dalam majalah National Geographic Indonesia September 2012 hal 29).

Sumber Buku

Hamid, Abd Rahman. 2015. Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Ombak

Daldjoeni, N. 1992. Geografi Kesejarahan II Indonesia. Bandung : Penerbit Alumni

Darini, Ririn, Ringo Rahata, Wahjudi Djaja, Mulyadi. 2016. Buku Siswa Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI. Klaten : Penerbit Cempaka Putih

Sumber Surat Kabar dan Majalah

Melihat Trowulan Membaca Peradaban dalam Kompas, Rabu 20 September 2006 Hal. 14

Metropolitan Yang Hilang oleh Mahandis Y. Tamrin dalam majalah National Geographic Indonesia September 2012

Sumber Jurnal Ilmiah (Internet) :

SEJARAH MARITIM INDONESIA MENELUSURI JIWA BAHARI BANGSA INDONESIA DALAM PROSES INTEGRASI BANGSA (Sejak Jaman Prasejarah Hingga Abad XVII) oleh Safri Burhanuddin, A.M. Djuliati Suroyo, Endang Susilowati, Singgih Tri Sulistyono, Agus Supriyono, Sutejo Kuat Widodo, Ahmad Najid, Dini Purbani. UNDIP https://kalamkopi.files.wordpress.com/2017/04/dep-kelautan-sejarah-maritim-indonesia.pdf diakses hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 12:05 WIB

Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia : Belajar Sejarah oleh Singgih Tri Sulistiyono. https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/33461/20140 diakses hari Kamis 30 Agustus 2018 Pukul 15.02 WIB

Menelusuri Rancang Bangun Perahu Pada Masa Kerajaan Majapahit Studi Persiapan Samodra

http://www.pskbpi.its.ac.id/wp-content/uploads/FGD_PSKBPI_2_Menelusuri-Bentuk-Perahu-Majapahit.pdf diakses hari Minggu, 15 September 2019 pukul 07:07 WIB

E Book berjudul Majapahit Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota dikutip dari  http://repositori.kemdikbud.go.id/2054/1/Buku%20Majapahit2.pdf diakses hari minggu, 15 September 2019 pukul 07.14 WIB